KPK Akan Periksa LHKPN Pegawai Pajak Lain, Diduga Masih Terkait Rafael Alun Trisambodo

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, pihaknya baru akan mengumumkan sosok pegawai pajak tersebut besok.

“Tapi yang kita pastikan, besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya,” kata Pahala saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).

Pahala menyebutkan, KPK baru akan mengumumkan identitas pegawai pajak tersebut setelah memeriksa eks pejabat Bea dan Cukai Eko Darmanto.

Menurutnya, ia berkaitan dengan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo.

Pahala menambahkan, pemeriksaan itu akan menunjukkan bagaimana ‘geng’ atau jejaring kelompok orang-orang di lingkungan DJP Kementerian Keuangan.

“Karena ada kaitannya dengan yang ini (Rafael),” ujar Pahala.

“Bahasa saya salah mungkin dibilang geng, enggak lah. Tapi maksudnya, teman-temannya banyak, bukan dia (Rafael) saja yang seperti itu,” tambahnya.

Adapun pemanggilan istri Rafael, Ernie Meike, kata Pahala, bergantung pada pertukaran data KPK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan pemeriksaan lapangan.

Banyak transaksi perbankan dan kepemilikan aset diatasnamakan Ernie Meike. Termasuk di antaranya adalah perusahaan properti seluas 6,5 hektar di Minahasa Utara.

“Istrinya Rafael Alun sebenarnya ini sekarang kita tergantung pada tukar menukar data dengan PPATK,” tutur Pahala.

Sebelumnya, masyarakat menyoroti harta kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo setelah anaknya, Mario Dandy Satrio, melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor.

Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.

Perhatian publik kemudian merambat ke harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley-Davidson dan motor gede bermerek lainnya pun ikut disorot.

KPK menyatakan tidak mempermasalahkan kekayaan pejabat sepanjang asal usul harta mereka bisa dipertanggungjawabkan.

Belakangan, publik turut menyoroti harta kekayaan sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

KPK pun menyebutkan bahwa terdapat ‘geng’ di lingkungan DJP. Istilah tersebut tidak mengacu pada komplotan seperti anak SMP, tetapi jejaring pegawai pajak karena irisan riwayat karier dan pendidikan.