Salin Artikel

Jokowi Resmikan Kolam Retensi Andir, Cieunteung, dan Floodway Cisangkuy di Kabupaten Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan tiga proyek infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang telah selesai dibangun pada hari ini, Minggu (5/3/2023).

Adapun tiga proyek infrastruktur tersebut adalah Kolam Retensi Andir, Kolam Retensi Cieunteung, dan Floodway Cisangkuy.

Jokowi mengatakan, ketiga infrastruktur tersebut dibangun untuk mengatasi persoalan banjir.

"Sore hari ini kita akan meresmikan yang namanya kolam retensi utnuk mengendalikan banjir," kata Jokowi saat di Kolam Retensi Andir, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet (Setkab), Minggu (5/3/2023).

Jokowi mengatakan, beberapa waktu sebelumnya, ketika hujan deras mengguyur daerah Bandung, wilayah tersebut dan sekitarnya kerap dilanda banjir.

Namun, kini pemerintah pusat telah selesai membangun infrastruktur yang berfungsi untuk mengatasi persoalan banjir.

"Sekarang adanya kolam retensi ini," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut pembangunan Kolam Retensi Andir memakan biaya Rp 142 miliar, Kolam Retensi Cieunteung Rp 204 miliar, dan Floodway Cisangkuy menghabiskan anggaran Rp 632 miliar.

Selain itu, pemerintah juga telah membangun Flyover Kopo untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kota Bandung yang menelan biaya Rp 288 miliar.

"Untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung dan memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung," ujar Jokowi.

Peresmian tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jokowi juga tampak didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/18193541/jokowi-resmikan-kolam-retensi-andir-cieunteung-dan-floodway-cisangkuy-di

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke