Langkah KPU Tetap Lanjutkan Pemilu Dinilai Tepat meski PN Jakpus Perintahkan Penundaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan tahapan Pemilu 2024 sudah tepat.

Meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan tahapan pemilu ditunda, KPU dinilai tak perlu mengindahkannya.

"Betul, tidak perlu tahapan ditunda, karena tidak ada materi yang sesuai sebagai faktor penundaan yang diatur dalam UU Pemilu," kata Hadar kepada Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Upaya KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakpus ke Pengadilan Tinggi juga disebut sudah benar.

Namun demikian, Hadar mengingatkan, di tengah kekisruhan ini, KPU harus tetap fokus menyelenggarakan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Walau prioritas utama mereka adalah melaksakan tahapan sesuai jadwal dengan berkualitas, jujur, adil, transparan dan seterusnya sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu,” ucapnya.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Hadar, Pengadilan Negeri tak punya wewenang untuk menangani sengketa pemilu.

Menurut Pasal 470 dan Pasal 471 UU tersebut, gugatan atau sengketa terkait keputusan KPU dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri.

"Seharusnya bahkan sejak karena ini bukan materi yang menjadi wewenang PN, seharusnya sejak awal dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima," ujarnya.

Menurut Hadar, pada prinsipnya pemilu harus dilaksanakan tepat waktu. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 E mengamanatkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Memang, UU Pemilu membuka kesempatan dilakukannya penundaan pemilu dan pemilu susulan serta pemilu lanjutan. Namun, mekanisme ini diatur secara ketat dan terbatas.

Pasal 431 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penundaan pemilu dimungkinkan jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam.

Sementara, putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu tak merinci perihal faktor yang menyebabkan pemilu harus ditunda, seberapa besar wilayah penundaan, dan pihak mana yang menetapkan penundaan.

“Penundaan yang kemudian dilanjutkan oleh pemilu susulan atau pemilu ulang dalam UU Pemilu telah diatur secara ketat dan terbatas,” jelas Hadar.

Oleh karena sejumlah alasan tersebut, Hadar menegaskan, KPU tak perlu menunda tahapan Pemilu 2024. Lebih lanjut, mantan komisioner KPU itu berharap putusan PN Jakpus ini tak akan mengganggu jalannya tahapan pemilu.

“Bahwa akan ada atau bahkan meningkat pewacanaan penundaan pemilu mungkin saja dengan keluarnya putusan ini, tapi penundaan itu sendiri tetap tidak mempunyai dasar hukum apa pun,” tuturnya.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Sedianya, tahapan Pemilu 2024 telah berjalan sejak Juni tahun lalu. Pemungutan suara dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024.

Adapun gugatan terhadap KPU dilayangkan karena Prima sebelumnya merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Namun, partai pendatang baru tersebut merasa telah memenuhi syarat keanggotaan dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Sebelum menggugat ke PN Jakpus, perkara serupa sempat dilaporkan Prima ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Namun, Bawaslu lewat putusannya menyatakan KPU RI tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan verifikasi administrasi Prima.

Atas putusan PN Jakpus ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.