Salin Artikel

Jodohkan Ganjar-Erick Thohir untuk Pilpres, PAN Diingatkan soal Etika dan Izin Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Partai Amanat Nasional (PAN) mestinya mengedepankan etika politik sebelum menyatakan dukungan buat Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

Sebabnya, Ganjar bukan kader PAN. Gubernur Jawa Tengah itu berada di bawah naungan PDI Perjuangan.

"Ganjar Pranowo merupakan kader milik partai lain atau dalam hal ini PDI Perjuangan. Apakah PAN sudah izin kepada PDI Perjuangan?" kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Terlebih, hingga kini PDI-P belum bicara ihwal koalisi maupun sosok capres dan cawapres Pemilu 2024.

Berulang kali partai banteng menyatakan bahwa penetapan capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Oleh karenanya, alangkah lebih baik jika dalam bermanuver seluruh partai menjunjung etika politik, tak terkecuali buat PAN.

"Itu harus dihormati oleh PAN karena etika dan juga fatsun politik harus jauh lebih dikedepankan ketimbang kepentingan politik elektoral jangka pendek," ujar Bawono.

Bawono pun menilai, langkah PAN menyatakan dukungan buat Ganjar-Erick bermuatan politis. PAN disebut tengah berupaya mendapatkan atensi dari massa pendukung Ganjar.

Pasalnya, meski menyatakan dukungan, PAN tak bisa sendirian mengusung politisi PDI-P itu sebagai calon RI-1. Sebab, partai matahari putih tersebut tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk dapat mengusung capres secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi di DPR RI.

Oleh karenanya, menurut Bawono, langkah PAN menyatakan dukungan buat Ganjar hanya untuk menguntungkan partai mereka sendiri.

"Langkah PAN mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden akan diusung di pemilihan presiden tahun 2024 tidak lebih dari sekadar untuk mencuri perhatian dari para simpatisan Gubernur Jawa Tengah itu," katanya.

"Dengan demikian, awareness dari publik terhadap PAN akan terus terjaga di tengah raihan elektoral mereka saat ini yang menurut survei dari berbagai lembaga masih belum menggembirakan," tutur Bawono.

Sebelumnya diberitakan, PAN menyatakan dukungan buat Ganjar maju sebagai capres Pemilu 2024 berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dukungan buat itu diungkap langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN, Minggu (26/2/2023). Kegiatan yang digelar di Semarang, Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan 2.400 kader PAN.

"Jalan jalan ke Simpang Lima, jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya Allah Indonesia tambah Jaya," kata Zulhas diikuti riuh tepuk tangan hadirin.

Buntut dari sikap tersebut, PDI-P menyinggung soal etika politik. Sebabnya, Ganjar merupakan kader partai banteng.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Sadarestuwati mengingatkan agar PAN tak mendahului keputusan PDI-P perihal capres. Apalagi, hingga kini PDI-P belum bicara perihal capres Pemilu 2024.

"Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan," katanya kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Zulhas lantas memuji Ganjar. Dia menyebut, Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok pekerja keras.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/17500081/jodohkan-ganjar-erick-thohir-untuk-pilpres-pan-diingatkan-soal-etika-dan

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke