Anak SMA-SMK NTT Masuk Pukul 05.00 Pagi, Anggota DPR: Jangan Jadikan Murid Kelinci Percobaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang menerapkan jam masuk sekolah pukul 05.00 Wita bagi siswa dan siswi SMA-SMK.

Menurut dia, kebijakan itu tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk diterapkan.

"Jangan jadikan siswa-siswi kita menjadi 'kelinci percobaan'," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Politisi PDI-P ini mengaku tengah berada di daerah pemilihan (Dapil) nya yaitu Flores, NTT. Berdasarkan pantauannya, kebijakan tersebut justru mendapatkan banyak penolakan.

"Saya lagi di Dapil, di Flores. Di daerah ramai penolakan dari sekolah, para guru dan orangtua siswa terhadap kebijakan ini," tegasnya.

Oleh karena itu, Andreas meminta Dinas Pendidikan Provinsi NTT mengkaji ulang kebijakan jam masuk siswa SMA-SMK tersebut.

Dia juga meminta agar Pemprov NTT tidak membuat kebijakan yang hanya berdasarkan selera sendiri, tanpa menyertakan partisipasi publik.

"Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan," ujar dia.

Diberitakan, Pemprov NTT menerapkan jam masuk sekolah lebih awal, khususnya bagi SMA dan SMK di wilayah Kota Kupang.

Para siswa SMA/SMK itu diminta masuk sekolah pada pukul 05.00 Wita. Instruksi tersebut diberikan kepada pihak SMA/SMK di wilayah Kota Kupang, NTT.

Dalam video yang beredar di media sosial, Gubernur NTT Viktor Laiskodat didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi meminta para siswa agar membiasakan diri bangun pukul 04.00 Wita.

Dengan masuk sekolah pukul 05.00 Wita, Viktor mengatakan, para murid SMA/SMK bisa tidur pukul 22.00 Wita, lalu bisa bangun pagi pukul 04.00 Wita.

Selanjutnya mandi selama setengah jam dan berangkat ke sekolah untuk memulai pelajaran pukul 05.00 Wita.

"Ini khusus SMA kalau SMP tidak," kata Viktor di hadapan para Kepala Sekolah SMA dan SMK se Kota Kupang, dilansir dari Kompas.com.

Menurut Viktor dalam video tersebut, instruksi tersebut untuk membangun etos kerja dan agar tidak ada tambahan rombongan belajar

"Perubahan itu memang sakit. Tapi harus dimulai, sehingga tidak ada yang persoalkan rombongan belajar terbatas," kata Viktor lagi.