Kritik Jokowi Urusi Koalisi, Demokrat: Kepala Negara Seharusnya di Atas Semua

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Jokowi sebagai kepala negara semestinya dapat berdiri bersama semua kelompok.

"Beliau selaku kepala negara seharusnya berdiri bersama semua, berada di atas semua. Jadi, beliau tidak pas kalau endorse-endorse koalisi tertentu," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (27/2/2023).

Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Jokowi agar Partai Amanat Nasional (PAN) berhati-hati dalam memilih koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Herzaky, pernyataan Jokowi itu bisa dianggap mengintervensi partai politik bila ia masuk lebih jauh ke ranah wewenang partai politik yang diatur konstitusi.

Misalnya, dengan menyatakan dukungan kepada koalisi tertentu atau meminta partai politik untuk tidak masuk ke dalam koalisi tertentu.

"Malah lebih baik buat demokrasi dan lebih menyejukkan untuk iklim politik kita daripada beliau mendorong-dorong atau endorse satu-dua capres," ujar Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan bahwa Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mempunyai modal cukup untuk mengikuti Pilpres 2024.

"Dengan dukungan dan dorongan masyarakat Indonesia, kami meyakini bisa memenangkan konstestasi Pilpres 2024 untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan yang diharapkan rakyat," kata dia.

Jokowi menyatakan, kerja sama dan berkoalisi harus memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, bukan untuk memecah belah.

"Kerja sama itu penting. Koalisi itu penting. Jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting perkuat kerja sama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga dan kesatuan kita tetap terjaga," kata Jokowi, Minggu.