Hendra Kurniawan Dinilai Tak Profesional di Kasus Brigadir J, padahal Perwira Tinggi Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Hendra Kurniawan dinilai tak profesional saat menangani kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Padahal, saat itu dia menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu.

Pertimbangan ini dinilai Majelis Hakim Pengilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebagai salah satu hal yang memberatkan hukuman Hendra dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara kematian Yosua.

"Terdakwa selaku anggota Polri perwira tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional," kata hakim dalam sidang, Senin (27/2/2023).

Perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di kepolisian untuk mengecek lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan dinilai sebagai tindak pidana.

Namun, selama proses persidangan Hendra dinilai berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya.

"Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan," ujar hakim.

Kendati demikian, hakim tetap mempertimbangkan hal meringankan hukuman Hendra, salah satunya rekam jejak mantan anak buah Ferdy Sambo itu yang belum pernah dipidana.

"Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," kata hakim.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata hakim.

Adapun vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta majelis hakim menghukum Hendra dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, Hendra disebut terlibat perintangan proses penyidikan kasus kematian Brigadir J bersama dengan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Arif Rachman Arifin, Baiquni Wibowo, dan Irfan Widyanto.

Majelis hakim menilai, eks anggota Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) itu terbukti melanggar Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum Hendra, Ferdy Sambo sudah divonis lebih dulu dengan hukuman pidana mati. Vonis itu meliputi dua perkara, yakni pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan kematian Brigadir J.

Kemudian, terdakwa Agus Nurpatria divonis pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 20 juta.

Terdakwa lain yakni Arif Rachman Arifin dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta setelah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara merusak sistem elektronik yang dilakukan bersama-sama.

Unsur perbuatan melawan hukum tersebut juga menjerat anak buah Ferdy Sambo lainnya, Irfan Widyanto. Peraih Adhi Makayasa itu juga divonis 10 bulan dan denda Rp 10 juta.

Sementara, dua terdakwa lainnya yakni Baiquni Wibowo dan Chuck Putranto masing-masing divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta.