Salin Artikel

Bicara Koalisi, Hasto Tegaskan Capres Harus dari Kader PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya ingin kader internal diusung sebagai calon presiden (capres) ketika nanti membentuk koalisi dengan partai lain.

Diketahui, hingga kini PDI-P masih belum membentuk koalisi dengan partai manapun. Meskipun dalam sejumlah kesempatan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menyatakan bakal membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.

PDI-P sendiri diketahui dapat mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri lantaran telah memenuhi syarat pencalonan presiden (presidential threshold).

"(Capres koalisi) PDI-P," tegas Hasto saat ditanya soal capres yang hendak diusung ketika membentuk koalisi di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Menurut dia, pengusungan capres dari internal PDI-P sebelumnya pernah diungkapkan Megawati ketika HUT ke-50 PDI-P pada 10 Januari lalu.

"Pidato ibu ketua umum pada saat hari ulang tahun PDI-P ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai," tegasnya.

Namun untuk pembagian kekuasaan, Hasto menyatakan bahwa rekan koalisi PDI-P kelak bisa menduduki posisi menteri di kabinet.

"Ya kan konfigurasi kekuasaan itu banyak. Konfigurasi kekuasaan itu bisa dari yang lain, ada menteri-menteri," contoh Hasto.

Diketahui, sejauh ini sudah dua nama kader PDI-P yang mencuat sebagai nama bakal capres, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Dalam sejumlah survei, nama Ganjar jauh lebih unggul dibandingkan Ketua DPR sekaligus putri Megawati tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/20565261/bicara-koalisi-hasto-tegaskan-capres-harus-dari-kader-pdi-p

Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Nasional
Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Nasional
Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Nasional
Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke