Wamenkes: Jastip Obat Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Pasalnya, obat-obatan yang dibeli melalui jasa titip tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun pesan ini disampaikan Dante menanggapi adanya fenomena jasa titip obat di Sumatera Utara (Sumut) yang disebut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Masyarakat enggak boleh menggunakan jastip ini apalagi untuk obat-obatan, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Dante di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Dante menuturkan, membeli obat di dalam negeri jauh lebih aman karena ada nomor izin edar (NIE) yang telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk mendapatkan izin edar, perusahaan farmasi memerlukan beberapa persyaratan, salah satunya uji mutu sehingga bahan baku obat sudah sesuai standar keamanan.

Hal ini kata Dante, belum tentu didapat ketika membeli obat melalui jastip dari luar negeri.

"Perlu uji mutu. (Kalau beli di luar negeri) walaupun mereknya sama, tapi kalau kita identifikasi maka kita lihat akan ada mungkin campurannya berbeda," tutur dia.

Lebih lanjut, Dante menuturkan, perbedaan bahan baku obat sempat terjadi dalam kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) yang marak sejak tahun lalu.

Dalam kasus tersebut, bahan baku obat yang semula hanya zat pelarut tambahan seperti propilen glikol, polietilen glikol, gliserin/gliserol, maupun sorbitol diganti dengan zat beracun etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG).

"Itu obatnya sama parasetamol (cair), isinya tapi campurannya berbeda. Nah itu mungkin ada obat yang kandungannya sama, tapi belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara scientific dan secara legal di dalam aturan dan di dalam sortiran regulasi," jelas Dante.

Di sisi lain, tambah Dante, jasa titip memperkecil pendapatan negara dari sisi pajak. Barang-barang yang biasanya dibeli melalui jastip tidak kena pajak, seperti barang legal pada umumnya.

Adapun obat-obatan yang biasanya dibeli melalui jastip, yaitu obat yang harganya cenderung mahal, seperti obat untuk kolesterol, obat jantung, obat kanker, dan obat penyakit katastropik lainnya.

"Kalau jastip kan enggak kena pajak, harusnya kena pajak. Semua hal itu harusnya kena pajak. Jadi kita benahi, juga kita perbaiki (fenomena jastip obat), karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis," sebut Dante.

Sebelumnya diberitakan, Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung soal jastip di wilayah Sumut dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia pun membandingkan harga obat-obatan tersebut di dalam negeri dengan negara tetangga, termasuk Malaysia.

"Sekarang jastip obat banyak banget Sumatera Utara, minta dong obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia. Dapat list-nya, kita bikin transparan," ucapnya.

"Kita bisa bandingin tuh obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia enggak ada. Ngomong sama persatuan ahli kanker Indonesia, ahli jantung Indonesia, obat-obat apa sih yang mahal," lanjut Budi.