PKB Ungkap Masih Ada Pihak yang Ingin Menunda Pemilu

Namun, ia tak menyampaikan secara rinci pihak yang disinggungnya itu.

“Mudah-mudahan Pemilu 2024 sesuai agenda, dan sesuai jadwal. Sebab masih ada juga, ada yang ingin, dalam tanda kutip, untuk menunda pemilu tahun 2024 ini,” sebut Jazilul di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Ia juga menyampaikan saat ini proses judicial review atau uji materi soal sistem pemilu proporsional terbuka tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pandangannya, jika MK mengabulkan gugatan pemohon, dan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup maka pencarian bakal calon legislatif yang berkualitas menjadi tak relevan.

“Sebab para calon (legislatif) ini yang sudah dites ini akhirnya kembali ke nomor urut. Jadi kompetensi dan lain-lain tidak penting, ketika nomor urut itu dilakukan atau (pemilu berlangsung) dengan sistem tertutup,” papar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengaku telah mencium keberadaan dana cukup besar untuk mengkondisikan agar pemilu ditunda.

"Saya kan di parlemen ini kan mencium baunya, harumnya. Mendengar ada, kebisingan ya kan. Seperti itu, itu saja," tutur Benny ditemui Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Dalam pandangannya, wacana penundaan pemilu memang serius dilakukan.

Ia lantas meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran.

"Saya minta PPATK buka mata, buka telinga, pasang hidung, cium bau-bau nya. Ya kan mengenai isu penundaan pemilu ya kan gitu," imbuh dia.