Salin Artikel

LPSK: Vonis Richard Eliezer Jadi Pengakuan Akan Keberadaan "Justice Collaborator"

Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan, secara tidak langsung putusan Hakim terhadap Richard Eliezer akan memberikan sosialisasi kepada publik akan keberadaan saksi pelaku yang bersedia mengungkap kebenaran atau justice collaborator (JC).

"Ini merupakan sosialisasi kepada publik, bukan hanya kepada masyarakat awam tetapi juga kepada masyarakat pemerhati hukum, ahli hukum, serta aparat penegak hukum tentang keberadaan JC dalam sistem peradilan pidana kita," ujar Hasto kepada Kompas.com, Kamis (16/2/2023).

Hasto mengatakan, ke depan sistem peradilan pidana akan lebih menerima keberadaan justice collaborator setelah putusan Richard Eliezer tersebut.

Begitu juga dengan masyarakat, para ahli hukum, dan para penegak hukum yang bergelut di bidang hukum pidana.

"Ini yang lebih memiliki arti penting, karena kita harapkan dalam proses penegakan hukum yang akan datang, justice collaborator bisa lebih kukuh lagi," katanya.

"Karena ada putusan pengadilan yang diketahui publik, ahli hukum. Jadi ini satu pengakuan secara faktual tentang keberadaan justice collaborator. Itu yang paling penting," ujar Hasto lagi.

Selain itu, kata Hasto, vonis 1,5 tahun penjara terhadap Richard Eliezer akan memberikan status justice collaborator dalam aturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Nomor 31 Tahun 2014 yang sedang digodok.

Saat ini, menurutnya, aturan pelaksana lewat peraturan pemerintah (PP) tentang justice collaborator masih dalam tahap diskusi yang alot. Sebab, semua aparat penegak hukum menghendaki kewenangan rekomendasi tersebut.

"Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu kewenangan hanya diberikan LPSK berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam. Karena Kejagung maupun Polisi itu di bawah koordinasi Menkopolhukam untuk mendiskusikan ini," kata Hasto.

"Dan ini putusan Hakim (terhadap Richard Eliezer) menjadi salah satu acuan operasional," ujarnya lagi.

Richard Eliezer dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa.

Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu 12 tahun penjara.

Salah satu alasan yang meringankan putusan adalah status Richard Eliezer adalah sebagai justice collaborator berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Richard Eliezer terbukti menembak Brigadir J atas perintah eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Namun, hakim juga menilai tidak mudah memutuskan untuk membongkar kejadian sebenarnya di balik pembunuhan Brigadir J.

Richard Eliezer disebut hakim harus melewati situasi sulit. Tetapi, terdakwa tidak menyerah sehingga dianggap sebagai hal yang meringankan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/14250431/lpsk-vonis-richard-eliezer-jadi-pengakuan-akan-keberadaan-justice

Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke