Salin Artikel

Anggota Komisi I DPR Soroti Nasib Petani Tembakau di Madura yang Kian Memprihatinkan

"Mereka (para petani) begitu memprihatinkan karena harga yang digunakan untuk menjual tembakau tidak terjangkau dan sebanding. Ini bisa menjadi ancaman ironis, karena bertahun-tahun kondisinya tidak berubah," tutur Slamet, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (16/2/2022).

Hal itu disampaikan Ariyadi usai melakukan wawancara dalam program “Aksi Dewan” Televisi dan Radio (TVR) Parlemen di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ingin mengangkat permasalahan petani tembakau di Madura di parlemen.

“Dengan begitu, nasib para petani akan mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dari pusat maupun pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim,” ungkap Ariyadi.

Oleh karena itu, Ariyadi terus berupaya agar petani tembakau mendapatkan payung hukum yang melindungi mereka dan komoditas tembakau yang dihasilkan.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan program DPR yang kini tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tembakau.

“Sebetulnya RUU Tembakau ini dibuat bukan untuk pro kepada pedagang atau pemain, tetapi RUU ini dibuat agar lebih berpihak kepada petani tembakau, sehingga nasib mereka lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengawal pembahasan RUU Tembakau dan memperjuangkannya bersama pihak-pihak terkait di Parlemen, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan para petani tembakau.

“Kami akan melakukan kompromi baik dengan Komisi XI, Badan Legislasi (Baleg), atau dengan Komisi IV. (Kompromi) ini dilakukan untuk mencari solusi melalui UU yang akan dibentuk demi menjamin kesejahteraan para petani tembakau, baik di Pulau Madura atau petani-petani tembakau lain di Tanah Air,” katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/13065881/anggota-komisi-i-dpr-soroti-nasib-petani-tembakau-di-madura-yang-kian

Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke