Salin Artikel

KPK Duga Uang Suap dan Gratifikasi Eks Wali Kota Ambon Berubah Jadi Aset

Sebagaimana diketahui, Richard ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin prinsip pendirian gerai Alfamidi tahun 2020.

KPK menetapkan Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali FIkri mengatakan, penyidik telah memeriksa dua orang wiraswasta.

Mereka adalah Suminsen dan Grimaldy Louhenapessy. Keduanya diperiksa penyidik pada Selasa (14/2/2023) di gedung Merah Putih KPK.

“Didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset bernilai ekonomis dari tersangka Richard Louhenapessy,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/2/2023).

KPK menduga, aset bernilai ekonomis itu berasal dari uang suap dan gratifikasi penerbitan prinsip izin pendirian gerai Alfamidi.

Uang suap kemudian diduga berubah bentuk menjadi sejumlah aset.

“(Diduga) sumber uangnya dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan izin usaha di Kota Ambon,” ujar Ali.

Hakim lantas menghukum Richard Louhenapessy dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan.

Richard Louhenapessy juga divonis membayar uang pengganti Rp 8,045 miliar.

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yakni 8 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan.

Tidak terima atas putusan tersebut, Jaksa KPK kemudian mengajukan banding.

"Hari ini, Kasatgas Penuntutan Taufik Ibnugroho telah menyatakan upaya hukum banding,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan pada 14 Februari 2023.

Selain perkara Richard, KPK juga menyatakan banding atas vonis terhadap mantan staf tata usaha Pemkot Ambon, Andre Erin Hehanusa.

Andre Erin dinyatakan bersalah terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan Richard Louhenapessy.

Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Andre Erin.

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/10321121/kpk-duga-uang-suap-dan-gratifikasi-eks-wali-kota-ambon-berubah-jadi-aset

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke