Kejagung Pastikan Video "Firli Bahuri Jadi Tersangka Suap Rp 2,4 T" adalah Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memastikan bahwa beredarnya video yang menyebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Rp 2,4 triliun adalah tidak benar atau hoaks.

"Video tersebut tidak benar alias hoaks," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Rabu (15/2/2023).

Ketut menyampaikan bahwa sempat ada beredar video di YouTube dengan judul “FIRLI BAHURI TERSANGKA, DANA SUAP 2,4 T JADI BUKTI KUAT KEJAGUNG TETAPKAN FIRLI BAHURI”. Video itu diunggah oleh akun BENTENG ISTANA pada Rabu 15 Februari 2023.

Adapun konten yang dibahas dalam video ini mengenai pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kepolisian Negara Republik Indonesia karena diduga mengintervensi perkara Formula E, yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan Kejagung.

Ketut menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan dan tindakan hukum tegas terhadap pengunggah video tersebut.

"Karena telah menyebarkan informasi bersifat palsu dan hoaks yang mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat serta mengadu domba antar aparat penegak hukum," imbuhnya.

Diketahui, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dikembalikan ke instansi asalnya yaitu Polri. Beredar kabar mereka ditarik ke instansi asal untuk mendapatkan promosi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan, surat rekomendasi penarikan itu berasal dari Ketua KPK Firli Bahuri. 

"Iya memang betul ada (suratnya), namun demikian tentunya kita akan melihat peluang-peluang yang ada," kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

KPK sebelumnya juga menyebut bahwa kabar mengenai Karyoto dan Endar Priantoro ditarik kembali ke Polri untuk promosi jabatan merupakan hal biasa.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, sebagian pegawai maupun pejabat struktural di KPK berasal dari instansi lain. 

Beberapa dari mereka merupakan anggota Polri, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lainnya. Mereka pun ditugaskan di KPK dalam kurun waktu tertentu.

Sehingga, menjadi hal yang biasa ketika mereka kembali ke instansi asal untuk melanjutkan kariernya.

“Apabila mereka memilih untuk mengajukan agar berkarier di tempat asalnya itu hal biasa,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).

Akan tetapi, Ali enggan mengomentari kabar kenaikan pangkat Karyoto dari jenderal bintang dua ke bintang tiga.

Diketahui, Karyoto dan Endar Priantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas). Mereka diadukan atas dugaan pelanggaran etik pengusutan kasus Formula E.

Ditemui di KPK, Karyoto mengaku dirinya dilaporkan ke Dewas oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Jenderal polisi itu menyatakan siap jika akan dipanggil Dewas untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya sebagai obyek yang diperiksa saya akan mematuhi kalau memang mulai diperiksa ya tidak ada masalah,” kata Karyoto, Rabu (25/1/2023).

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu beredar isu soal perbedaan di internal KPK terkait penanganan kasus.

Sebagian pimpinan KPK disebut-sebut memaksa bawahannya agar kasus Formula E naik ke tahap penyidikan. Namun, permintaan itu ditolak.

KPK kemudian membantah informasi tersebut. Ali menyatakan, dalam ekspose perkara di internal KPK dilakukan secara terbuka dan tidak terdapat pemaksaan.