Salin Artikel

PAN: Jika KIB dan Gerindra-PKB Bersatu, Paslon Berpotensi Menangi Pilpres

Ia menilai, kerja sama kedua koalisi dapat meningkatkan potensi kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Maka akan menambah kekuatan politik dan menambah basis konstituen di Pilpres 2024. Dengan demikian, pasangan calon (paslon) yang akan diusung berpotensi untuk memenangi pilpres,” ujar Viva kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Ia merasa, partai politik (parpol) dalam gabungan dua koalisi itu tidak akan berebut konstituen.

Sebab, tiga parpol dalam KIB, yakni Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memiliki konstituen masing-masing.

“(Justru) akan saling menguatkan, tidak akan jeruk makan jeruk,” ucap dia.

Dalam pandangan Viva, penentuan paslon capres-cawapres tidak perlu dibuat rumit. Ia menyarankan, jika koalisi besar itu terbentuk, paslon bisa ditentukan melalui musyawarah.

“Yang penting seluruh anggota koalisi dapat menerima platform dan kerja koalisi untuk 10 tahun ke depan, untuk itu maka paslon yang diusung wajib menang,” imbuh Viva.

Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jumat pagi, di kawasan Istora Senayan, Jakarta.

Airlangga menyampaikan, kedua parpol saling mengajak untuk bergabung dengan koalisi masing-masing.

Muhaimin juga mengungkapkan, pertemuan dengan Airlangga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Muhaimin mengeklaim, Prabowo mendukung pertemuan antara PKB dengan Golkar.

"Pak Prabowo tahu persis, bahkan memberi dukungan untuk berkomunikasi dengan semua partai, khususnya kepada Golkar. Saya sampaikan kepada Pak Prabowo dan reaksinya oke," tutur Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/11/07192461/pan-jika-kib-dan-gerindra-pkb-bersatu-paslon-berpotensi-menangi-pilpres

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke