Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Perintah itu disampaikannya dalam Rapim TNI-Polri yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

"Tadi sudah disampaikan kan, saya tekankan kepada jajaran yang di bawah. Jadi, dari awal kita antisipasi. Jangan sampai terjadi kebakaran, baru kita melaksanakan pemadaman," ujar Yudo Margono usai rapim, Rabu sore.

Namun, Yudo meminta agar TNI dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengantisipasi karhutla.

"Pangdam, danrem, semuanya harus bersama-sama dengan masyarakat mengantisipasi adanya karhutla, khususnya daerah-daerah yang sudah ditandai," kata Yudo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  kembali memberikan peringatan kepada pangdam, kapolda hingga danrem yang tidak bisa menangani karhutla di wilayahnya.

Ancaman ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Rabu.

"Tadi saya ulangi lagi soal janji, janji saya 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung pangdam, kapolda, danrem," kata Jokowi seusai memberikan arahan.

Jokowi pun mengingatkan bahwa ada potensi karhutla di sejumlah provinsi karena suhu diperkirakan akan naik pada Februari-Maret 2023 akibat fenomena el nino.

"Karhutla, ini kan el nino, hati-hati saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret sudah panasnya sudah naik," kata Jokowi.

Selain soal penanganan karhutla, TNI dan Polri juga diminta seirama mengenai upaya menjaga program hilirisasi dan industrialisasi dari gangguan serta menjaga kondusivitas di tengah tahun politik.

Kemudian, dalam arahannya yang disampaikan secara tertutup, Jokowi berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama.

Secara khusus, ia berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat oleh rapat pimpinan hari ini.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi.

Sebab, praktik-praktik tersebut disebutnya bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Karena itu, itulah tugas TNI dan Polri," ujar Jokowi.