Wapres Ingatkan Anggaran Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Jangan Habis untuk Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar penyaluran anggaran penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran, bukan malah dihabiskan untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

"Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya," kata Ma'ruf dalam siaran pers.

Ia mengingatkan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Perlindungan sosial artinya anggaran dikucurkan agar masyarakat setidaknya dapat bertahan dan tidak semakin miskin, sedangkan pemberdayaan bertujuan agar masyarakat miskin dapat lepas dari status tersebut.

Ma'ruf mengatakan, wajar apabila anggaran untuk penanggulangan kemiskinan berjumlah besar, oleh sebab itu penggunaannya harus tepat sasaran dan terintegrasi di antara kementerian/lembaga.

"Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif," kata dia.

Ia pun meyakini bahwa efisiensi anggaran merupakan kunci untuk mencapai target angka kemiskinan 0 persen pada 2024.

"Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun tak terserap ke rakyat miskin.

Menurut dia, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in-line dengan target prioritas Bapak Presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar, Jumat (27/1/2023).

Belakangan, Azwar menjelaskan bahwa konteks pernyataannya itu bertujuan untuk membangun kerangka berpikir yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Inginnya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan," kata Azwar, Minggu (29/1/2023).

"Jadi, bukan semua studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan," ujar politikus PDI-P tersebut.