IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha meminta masyarakat menyadari janji-janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemberantasan korupsi justru bertolak belakang.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi penurunan skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2022, yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (31/1/2023) kemarin.

"Rakyat harus menyadari bahwa narasi-narasi keberpihakan pada sikap antikorupsi tidak lebih dari kata-kata omong kosong tanpa makna. Semakin hari, semakin banyak bukti nyata bahwa rezim pemerintahan ini terus memukul mundur demokrasi dan pemberantasan korupsi," kata Praswad dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Menurut Praswad, jika penurunan IPK Indonesia dibiarkan berlalu tanpa upaya perbaikan dari pemerintah maka dikhawatirkan akan timbul dampak yang signifikan pada sektor lainnya.

Sebab, kata Praswad, upaya pemberantasan korupsi adalah faktor yang memungkinkan dan sangat berkaitan bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM), kesehatan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Menurut Praswad yang merupakan mantan penyidik KPK, sikap Jokowi yang tidak menepati janji dalam pemberantasan korupsi berdampak dalam penurunan skor IPK terburuk Indonesia pasca reformasi.

"Alih-alih memperkuat, pelemahan terhadap sendi-sendi antikorupsi terus dilakukan, termasuk malah mengurangi jumlah pegawai KPK melalui pemecatan. Hasilnya, saat ini janji penguatan hanya sekedar menjadi basa-basi belaka," ucap Praswad.

Menurut Praswad, alasan Presiden Jokowi melakukan revisi Undang-Undang KPK dengan dalih memperkuat pemberantasan korupsi juga tidak berdampak.

Bahkan menurut dia pasca revisi beleid itu, ternyata upaya pemberantasan korupsi tidak membaik.

"Dan hari ini faktanya pemberantasan korupsi kita melemah dan terpuruk pada titik terendah," ucap Praswad.

Penurunan Skor IPK pada 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2021, IPK Indonesia berada pada peringkat 96.

Penurunan skor IPK itu membuat posisi Indonesia semakin mendekati deretan negara-negara terkorup di dunia.

Bahkan di kawasan Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di bawah Malaysia.

"Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Posisi skor IPK Indonesia pada 2022 sama dengan sejumlah negara yakni Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone.

"Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand," ujar Danang.

Negara Asia Tenggara dengan skor IPK tertinggi pada 2022 adalah Singapura (83). Di bawahnya ditempati Malaysia (47), Timor Leste dan Vietnam (42), serta Thailand (36).

Di sisi lain, Indonesia unggul dari Filipina yang mempunyai skor CPI 34 poin, Laos dengan 31 poin, Kamboja 24 poin, dan Myanmar 23 poin.

Menurut Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko, mereka menggunakan 9 komponen buat melakukan pengukuran IPK Indonesia.

Indikator itu adalah Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook.

Kemudian, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Bertelsmann Foundation Transform Index, PERC Asia Risk Guide, World Justice Project-Rule of Law Index, serta Varieties of Democracy Project.

Menurut Wawan, penurunan skor sejumlah indikator itu, dalam jumlah 1 hingga 2 poin, tidak akan menunjukkan perubahan situasi yang signifikan.

Sebaliknya, jika skor IPK turun 4 atau naik lebih dari 3, maka akan berdampak signifikan, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan 9 indikator tersebut, Indonesia mengalami penurunan skor pada 3 indikator, kemudian 3 indikator stagnan, dan 2 indikator mengalami kenaikan.

Wawan menuturkan, dari sembilan skor tersebut, Political Risk Service (PRS) melorot hingga 13 poin, yang pada 2021 sebanyak 48 poin menjadi 35 pada tahun ini.

“Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Bagus Santosa)