Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa DPR masih solid menolak sistem pemilu proporsional tertutup.  

"Sikap DPR tetap pada proporsional terbuka. Sampai saat ini masih solid," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dia meminta, delapan fraksi partai politik di DPR yang mendukung sistem proporsional terbuka tidak dipandang per satuan. Dia menegaskan, sikap delapan fraksi itu adalah sikap DPR.

"Saya ikut hadir di MK, bukan delapan parpol, tapi sikap DPR, jangan dihitung satu-satu," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Diberitakan sebelumnya, bergulirnya isu sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada Pemilu 2024 bermula dari langkah enam orang yang mengajukan gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Gugatan ini telah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.

Para pemohon mengajukan gugatan atas Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal itu diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Adapun sidang ini sudah bergulir di MK. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (26/1/2023), beragenda mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait KPU.

Dalam paparannya, DPR yang diwakili oleh Komisi III menilai bahwa sistem proporsional terbuka sudah menjadi sistem terbaik untuk diterapkan di Indonesia, bukan hanya untuk pemilih melainkan juga partai politik dan para calon legislatif (caleg).

Anggota Komisi III yang membacakan pandangan DPR, Supriansa, menilai bahwa penerapan sistem proporsional tertutup, di mana caleg yang berhak duduk di lembaga legislatif dipilihkan oleh partai politik, justru dapat merusak internal partai politik itu sendiri.

"Akan menimbulkan konflik antara para kader parpol di internal, khususnya dengan para ketua partai karena semua kader pastinya akan merasa patut dan layak dipilih untuk memiliki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota," ungkap kader Partai Golkar itu di hadapan sidang.

"DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi (oleh sistem proporsional terbuka) sebagaimana didalilkan para pemohon," kata dia.

DPR menganggap bahwa partai politik telah diberikan peran yang cukup vital, meskipun dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat mencoblos nama caleg dan caleg yang berhak duduk di kursi dewan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak, bukan atas instruksi partai politik.