BPKH: Aset Dana Haji Tumbuh Rp 20 Triliun karena Tak Ada Haji Selama Pandemi

Pertumbuhan aset itu terjadi lantaran tidak adanya pelaksanaan ibadah haji saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Hal tersebut disampaikan Fadlul dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"Bahwa kemudian seperti yang disampaikan oleh pak ketua panja akibat dari ketidakberangkatan di 2019-2021, betul bahwa terjadi pertumbuhan aset sekitar Rp 20 triliun karena sebagai dampak dari tidak adanya haji akibat pandemi Covid-19," ujar Fadlul di ruang rapat.

Fadlul menjelaskan, pada tahun 2022, dengan asumsi kuota keberangkatan 50 persen, total alokasi yang dijadikan sebagai dana nilai manfaat BPIH hampir sekitar Rp 6 triliun.

Pada tahun 2023, dengan kuota jemaah haji yang akan berangkat mencapai 200 ribu orang lebih, maka total dana nilai manfaat yang harus disediakan BPKH sebesar Rp 12 triliun.

"Artinya, jika pada tahun 2023 kuotanya menjadi kuota penuh sebesar 100 persen atau sekitar 200 ribuan calon jemaah haji, maka total nilai manfaat yang harus disediakan adalah sekitar 12 triliun," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mewakili pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98.893.909.

Dari angka Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta. Sementara sisanya dibayarkan dari nilai manfaat dana haji.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 19 Januari 2023.

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909. Ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," ujar Yaqut.