Soal Pasangan Anies, AHY Wanti-wanti Soal "Kawin Paksa"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyerahkan urusan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan kepada Anies Baswedan.

AHY mengatakan, dengan diserahkan kepada Anies, maka tiga partai anggota Koalisi Perubahan yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS memiliki posisi yang setara dalam menentukan nama bakal calon wakil presiden.

"Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata AHY dalam siaran pers, Kamis (26/1/2023).

AHY menilai wajar apabila calon anggota koalisi ingin kadernya menjadi pendamping Anies.

Namun, ia mengingatkan agar jangan sampai penentuan nama bakal calon wakil presiden menghambat terbentuknya Koalisi Perubahan.

Selain itu, menurut dia, Anies akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” kata AHY.

Ia menambahkan, Demokrat tidak masalah dengan kriteria bakal calon wakil presiden yang diajukan Anies yakni berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau dwi tunggal.

"Terkait kriteria bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY.

Di samping itu, AHY juga mengajak Nasdem dan PKS untuk membentuk Sekretariat Perubahan sebagai bentuk keseriusan Koalisi Perubahan.

AHY menilai, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, ketiga partai politik sudah dapat mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar ketiga ketua umum partai politik untuk bertemu membentuk Sekretariat Perubahan.

Menurut dia, dalam pertemuan itu juga perlu ada penandatanganan nota kesepahaman para pimpinan partai politik untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” kata AHY.