Mahfud Minta PT GNI Morowali Lebih Profesional, Jangan Lagi Ada Bentrok Antarpekerja

Hal itu disampaikannya dalam keterangan resmi pemerintah terkait kerusuhan di perusahaan yang berada di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

"Pemerintah dengan ini mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia," ujar Mahfud dalam keterangan secara virtual yang dilansir pada Selasa (17/1/2023).

"Perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja," tegasnya.

Mahfud menjelaskan, saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mendampingi penyelesaian hubungan industrial dengan karyawan yang memicu terjadinya kerusuhan.

Menurutnya, pemerintah sendiri setelah mempelajari latar belakang peristiwa itu.

Dari perkembangan yang ada, pemerintah menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil.

"Sehingga perusahaan hendaknya menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif. Sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai aturan undang-undang," jelas Mahfud.

"Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan," tambahnya.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1/2023).

Berdasarkan data Polda Sulteng, bentrokan ini menyebabkan dua pekerja meninggal yakni satu pekerja lokal dan satu lainnya pekerja asing.

Selain itu, sebanyak tujuh kendaraan dan alat berat juga dibakar massa. Kemudian seratus kamar mes pekerja ikut rusak dan dibakar massa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kerusuhan berawal dari ajakan mogok kerja.

"Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja," kata Sigit dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Sigit menuturkan, ajakan mogok kerja itu muncul karena ada beberapa peristiwa terkait masalah industrial yang sedang dirundingkan.

Ia menyebutkan, ajakan mogok kerja itu menimbulkan pro dan kontra serta diwarnai upaya pemaksaan.

Namun, kata Sigit, tiba-tiba muncul kabar yang viral bahwa telah terjadi pemukulan oleh tenaga kerja asing (TKA) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang memprovokasi para pekerja.

"Muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI, sehingga inilah kemudian yang memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan," ujar dia.

Padahal, menurut Sigit, tidak ada kejadian pemukulan TKA terhadap TKI sebagaimana informasi yang viral

"Terkait dengan isu provokasi yang ada, saya luruskan bahwa peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Sigit.

Dia melanjutkan, polisi telah menangkap 71 orang terkait peristiwa itu dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.

Kemudian, aparat gabungan TNI/Polri sebanyak 548 personel juga sudah dikerahkan dan akan ditambah lagi dengan 2 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob yang dikirim dari pusat.

"Kepolisian akan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pengerusakan, terhadap pelaku-pelaku anarkis, sehingga ke depan diharapkan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali," kata Sigit.

Ia mengatakan, situasi keamanan juga sudah kondusif sehingga smelter PT GNI yang sempat dilanda kerusuhan dapat kembali beroperasi pada Selasa.

Polri bersama TNI siap untuk mengawal dan mengamankan program investasi yang menjadi kebijakan pemerintah