Salin Artikel

Pacul PDI-P Komentari 8 Parpol Tolak Pemilu Tertutup, Nasdem: Sistem Terbuka untuk Partai dan Rakyat

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Sebelumnya, Pacul menilai sikap 8 parpol di Senayan yang menolak sistem proporsional tertutup sebagai ajang hore-hore semata.

“Jadi sistem pemilu proporsional terbuka adalah kombinasi dari kepentingan partai, dan kehendak rakyat. Itu sistem pemilu yang solutif,” ujar Effendi pada Kompas.com, Sabtu (14/1/2023).

Menurutnya, sistem proporsional terbuka merupakan bentuk dari kemajuan demokrasi.

Masyarakat tetap bisa mendukung figur yang dipilihnya, tanpa memperhatikan parpol.

Tapi situasi itu, lanjut Effendi, tak membuat parpol kehilangan perannya dalam demokrasi di Indonesia.

“Partai sebagai pilar demokrasi tetap berfungsi dan berperan,” ucap dia.

Ia menuturkan sistem proporsional tertutup malah membuat demokrasi berjalan mundur.

Semestinya, ujar Effendi, yang harus dipikirkan adalah sistem pemilu yang lebih demokratis. Salah satunya, dengan menambah jumlah daerah pemilihan (dapil).

“Setiap dapil hanya tersedia satu kursi. Kalau kursi DPR RI 580, maka dapilnya juga sekian,” imbuhnya.

Adapun 8 parpol Senayan yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup adalah Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP.

Kemungkinan Pemilu 2024 berjalan dengan proporsional tertutup mungkin terjadi jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mempersoalkan sistem proporsional terbuka yang berlangsung sejak 2004.

Sementara itu hanya satu parpol Parlemen RI yang mendukung diberlakukannya sistem proporsional tertutup yakni PDI-P.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/14/21172991/pacul-pdi-p-komentari-8-parpol-tolak-pemilu-tertutup-nasdem-sistem-terbuka

Terkini Lainnya

Pakar Anggap Pernyataan 'Jangan Mengganggu' Prabowo Picu Perdebatan

Pakar Anggap Pernyataan "Jangan Mengganggu" Prabowo Picu Perdebatan

Nasional
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke