Pengamat: Koalisi Pemerintah Sangat Mungkin Dukung Ganjar bila Diusung PDI-P sebagai Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, politikus PDI-P Ganjar Pranowo akan didukung oleh parpol koalisi pemerintah bila diusung oleh partainya di Pilpres 2024.

Menurutnya, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Gerindra-PKB akan mendukung hal itu, bila Ganjar diberi mandat oleh Megawati Soekarnoputri.

“Saya kira sangat mungkin, karena KIB selalu dikaitkan sebagai sekocinya Ganjar Pranowo,” sebut Adi pada Kompas.com, Senin (9/1/2023).

“Kan narasi politik yang berkembang andai Ganjar tak bisa maju (lewat PDI-P), sangat mungkin maju lewat KIB,” ungkapnya.

Meski begitu, jadi atau tidaknya Koalisi Perubahan dibentuk juga akan turut mempengaruhi pencalonan Ganjar.

Ia menyebut, jika koalisi itu gagal terbentuk, maka sangat mungkin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh orang kepercayaan Presiden Joko Widodo.

"Beda ceritanya kalau poros perubahan yang digagas Nasdem, PKS, Demokrat terbentuk. Sangat mungkin partai-partai koalisi pemerintah ini solid bersatu, karena ada poros perubahan yang harus dilawan bersama,” papar dia

Dengan tidak jadinya Koalisi Perubahan terbentuk, kans mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai capres juga kian kecil. Sehingga, menurut Adi, PDI-P akan berkoalisi dengan KIB untuk mengusung Ganjar, dan Gerindra-PKB mencalonkan Prabowo Subianto.

“Tapi Prabowo atau Ganjar jika head to head ini kan semua orangnya Jokowi. Bagi Jokowi tidak persoalan karena tidak terlampau rumit membayangkan bahwa legacy politiknya pasti dilanjutkan untuk 2024 ke depan,” imbuhnya.

Diketahui PDI-P bakal merayakan HUT ke 50 besok, Selasa (10/1/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bakal ada kejutan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun Ganjar enggan membocorkan apa isi kejutan tersebut.

Ia malah menyinggung keputusan Megawati untuk kembali mencapreskan Jokowi pada Pemilu 2019 lalu.

Hasto menceritakan, pengumuman itu disampaikan Megawati secara tiba-tiba pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P, 23 Februari 2018.