Jubir Tegaskan Tahun Politik Tak Akan Pengaruhi Kerja KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan bahwa tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan mengganggu kerja KPK. Meskipun pada tahun politik ini, kinerja KPK akan dikaitkan banyak pihak dengan manuver-manuver politik pihak tertentu.

Penegasan tersebut sebagai respons KPK usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Kamis (5/1/2023).

"Kami memahami dalam situasi menjelang tahun politik, maka semua kerja-kerja KPK akan selalu dikaitkan dengan politik. Namun, kami tidak terpengaruh apalagi terganggu dengan analisis semacam itu," ujar Ali saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Sabtu (7/1/2023).

Ali menjelaskan, dari pandangan KPK sebagai penegak hukum, kerja pemberantasan korupsi tidak memiliki kaitan dengan warna politik maupun status sosial.

Dia juga mengatakan, saat tahun politik ini, bukan berarti KPK akan menghentikan operasi tangkap tangan.

"Kami juga harus tegaskan, kerja penindakan KPK dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat sebagai peran sertanya dalam upaya ikhtiar menurunkan korupsi, sehingga cara penindakan KPK yang  salah satunya melalui tangkap tangan tetap kami lakukan," imbuh dia.

Di sisi lain, untuk upaya pencegahan, KPK terus melakukan pendidikan anti korupsi, juga melibatkan masyarakat dalam pelaporan dugaan kasus pidana rasuah.

"Kami apresiasi masyarakat yang berperan melaporkan dugaan korupsi di sekitarnya kepada KPK," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bertemu pada Kamis (5/1/2023).

Berdasarkan informasi dari staf komunikasi Kemenko Polhukam, pertemuan itu digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Firli membahas berbagai isu tentang penegakan hukum.

"Kami mendiskusikan tentang hasil studi KPK bahwa ada tren konsisten korupsi selalu meningkat tajam setiap mendekati pemilu," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (6/1/2023).

Mahfud mengatakan, ia dan Firli sepakat bahwa KPK akan tegak lurus pada hukum.

"Pemberantasan korupsi tak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi harus diproses dan ditindak dengan tegas," kata Mahfud.