Tak Ada Anggaran Covid-19 di 2023, Nasdem: Kalau Belum Endemi, Harusnya Pemerintah Tetap Biayai

Pasalnya, pemerintah sudah tidak lagi menganggarkan biaya penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang kesehatan tahun 2023.

"Yang pasti, jika regulasinya belum berubah dari pendemi menjadi endemi, harusnya pemerintah masih harus membiayai," ujar Irma saat dimintai konfirmasi, Jumat (6/1/2023).

Irma menjelaskan, dalam waktu dekat, Komisi IX DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dia memastikan akan membawa isu tersebut ke dalam rapat.

"Kebetulan minggu pertama after reses kami ada RDP dengan Kemenkes. Dan salah satunya juga bicara soal ini," imbuh dia.

Kemudian, hingga kini belum ada kepastian biaya pengobatan, perawatan, vaksin, dan obat Covid-19 masih akan ditanggung pemerintah atau ditanggung secara mandiri bila anggaran tersebut tak ada.

Adapun anggaran Kemenkes tahun 2023 menyusut menjadi Rp 85,5 triliun dari Rp 178,7 triliun atau berkurang sebesar 47,8 persen.

Jumlah tersebut termasuk untuk anggaran pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun.

Secara rinci, anggaran untuk transformasi layanan primer sebesar Rp 5,9 triliun atau 7 persen dari total anggaran, anggaran untuk transformasi layanan rujukan Rp 18,4 triliun (21,5 persen), dan anggaran untuk transformasi sistem ketahanan kesehatan Rp 1,4 triliun (1,6 persen).

Kemudian, anggaran untuk transformasi pembiayaan kesehatan Rp 46,6 triliun (54,5 persen), anggaran transformasi SDM kesehatan Rp 3,8 triliun (4,4 persen), untuk transformasi teknologi kesehatan Rp 0,5 triliun (0,5 persen), dan untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen Rp 8,9 triliun (10,4 persen).