Salin Artikel

Dukungan ke Anies Diprediksi Menguat jika Jokowi Depak Menteri Nasdem dari Kabinet

PDI-P baru-baru ini mendesak agar menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri.

"Kalau simpati ke Nasdem dan ke Anies meningkat, bahwa ada risiko juga nanti dukungan ke Anies dan Nasdem malah menguat," ujar Abbas saat ditemui di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Abbas mengatakan, hal itu bisa terjadi apabila publik memandang buruk reshuffle yang Jokowi lakukan.

Menurut dia, dengan Jokowi mendepak menteri-menteri dari Partai Nasdem, hal itu bisa diartikan sebagai hukuman bagi Nasdem karena telah mencapreskan Anies.

"Keputusan untuk mengeluarkan, me-reshuffle menteri-menteri dari Nasdem, itu bisa dipersepsi sebagai hukuman dari Presiden kepada Nasdem. Gara-gara Nasdem mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan," tutur dia.

Abbas mengatakan, hukuman kepada Partai Nasdem itu bisa saja malah meningkatkan simpati publik ke Nasdem karena merasa Jokowi kurang adil.

Dia berpendapat, dorongan agar menteri dari Nasdem di-reshuffle bermula karena PDI-P tidak suka terhadap sikap Nasdem mencalonkan sosok yang selama ini dianggap antitesis Jokowi.

"PDI-P tentu saja tidak suka dengan keputusan Nasdem yang masih ada di koalisi, tapi sudah mendukung calon yang kelihatan seperti itu sikap dan posisi politiknya," kata Abbas.

Sementara itu, Abbas yakin Jokowi pasti akan menghitung efek politik yang didapat sebelum melakukan reshuffle kabinet.

Dia menyarankan Jokowi agar berhati-hati dan rasional dalam mengambil keputusan.

"Tapi saya kira Presiden tidak akan gegabah ambil keputusan. PDI-P punya aspirasi ya wajar," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/18581301/dukungan-ke-anies-diprediksi-menguat-jika-jokowi-depak-menteri-nasdem-dari

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke