Gaungkan Isu "Reshuffle", PDI-P Dinilai Beri Tekanan Politik ke Menteri Loyalis Surya Paloh

Kedua menteri tersebut, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Direktur Eksekutif Institute of Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menyebut Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar memiliki loyalitas tinggi terhadap keputusan politik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Desakan PDI-P menarik untuk dicermati. Karena, tekanan politik PDI-P tampak hanya menyasar dua menteri Nasdem, Menteri KLHK dan Menteri Pertanian, yang memiliki loyalitas tinggi terhadap keputusan politik Surya Paloh dalam mencapreskan Anies Baswedan," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Dalam komposisi KIM, terdapat satu menteri lain yang berasal dari Nasdem, yakni
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Di Nasdem, Plate mengemban jabatan strategis sebagai sekretaris jenderal (sekjen).

Uniknya, nama Plate seakan dilewatkan begitu saja oleh PDI-P dalam wacana reshuffle. PDI-P sejauh ini hanya mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Yasin dan Siti Nurbaya Bakar.

Umam menilai, PDI-P "melempem" lantaran tak mengusik Plate dalam wacana reshuffle kabinet.

"Sementara itu, PDI-P seolah melempem dan tidak mengusik Menkominfo Johnny G Plate, meskipun ada dugaan korupsi triliunan rupiah terkait BTS (base transceiver station) di kementeriannya," ujar Umam.

Umam menduga alasan PDI-P tak menebar tekanan politik erat kaitannya karena Plate dipetakan lebih berpeluang mendukung capres yang akan didorong PDI-P.

Hal itu tak lepas karena basis politik Plate berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah yang dianggap lebih dekat dengan narasi PDI-P.

Dengan begitu, Umam mengatakan, besar kemungkinan Plate tidak akan kena reshuffle akibat langkah Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.

"Praktis, yang akan dijadikan sasaran adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo," terang dia.

Di samping itu, Umam menilai tekanan politik PDI-P supaya Jokowi melakukan reshuffle terhadap dua menteri dari Nasdem kurang etis.

Sebab, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Terlebih, Presiden dipilih dan dimenangkan oleh partai-partai pendukungnya.

Dengan begitu, kebijakan reshuffle sepatutnya didasarkan pada kalkulasi profesionalisme-teknokratik, bukan sekadar untuk memfasilitasi kepentingan politik partai pendukung utama Presiden itu sendiri.

Untuk itu, Umam mengingatkan PDI-P sebaiknya tidak perlu alergi terhadap perbedaan cara pandang dalam menentukan masa depan bangsa pasca-kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Model pendekatan yang represif cenderung hanya akan menghadirkan kegaduhan, daripada kinerja pemerintahan yang substantif guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel dan melayani," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

Sejauh ini, Jokowi sudah tiga kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut.

Terbaru, Jokowi meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet.