Salin Artikel

1.321 Konten Hoaks Politik Ditutup Kementerian Kominfo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan, pihaknya telah menutup ribuan konten hoaks terkait dengan isu politik.

Dia menyebut ada 1.321 hoaks politik yang ditutup hingga 4 Januari 2023.

"Hingga 4 Januari 2023, informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan atau penanganan konten hoaks politik sebanyak 1.321," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Johnny mengatakan, penutupan ribuan konten informasi bohong terkait isu politik tersebut dilakukan untuk menyambut tahun politik.

Hal tersebut dilakukan agar pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada 2024 bisa berjalan dengan baik dan berkualitas.

"Pemilu merupakan puncak dari pesta demokrasi negara, puncak demokrasi kita yang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan arah bangsa ke depannya," ucap dia.

Di sisi lain, Sekjen Partai Nasdem ini juga mengajak masyarakat menjalankan pemilu yang damai dan baik.

"Mari kita jaga dengan baik agar tetap ya kedepankan kultur dan etika politik yang baik, menghormati para pemimpin kita mengamati para calon pemimpin kita," tutur Johnny.

Johnny mengatakan, Kemenkominfo siap memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

Ia menyebut telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU untuk melakukan pertukaran data dalam mendukung kerja-kerja KPU.

"Nota kesepahaman serupa juga tengah dijajaki oleh Kementerian Kominfo bersama Bawaslu di mana saat ini Nota Kesepahaman tersebut sedang dalam proses finalisasi," ucap Johnny.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/19061051/1321-konten-hoaks-politik-ditutup-kementerian-kominfo

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke