Tak Ada Pengetatan Masuk WN China, Menkes: Varian Baru Tak Bisa Tembus Pertahanan Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait belum adanya pengetatan pintu masuk untuk warga negara asing, utamanya dari negara dengan kasus tinggi seperti China, setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Budi menuturkan, tiga varian yang ada di China yang mendominasi sudah hadir ke Indonesia. Namun, varian virus tersebut tidak menyebabkan kenaikan kasus di dalam negeri karena imun masyarakat jauh lebih baik.

"Ini membuktikan apa? Bahwa memang varian-varian baru tidak bisa menembus sistem pertahanan masyarakat kita," kata Budi saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2022).

Budi mengungkapkan, imunitas yang kuat terbentuk dari kombinasi vaksinasi dan infeksi yang terjadi secara alami.

Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penanganan Covid-19 yang dipilih pemerintah, yaitu kebijakan gas dan rem. Kebijakan ini berbeda dengan yang dipilih oleh China.

Adapun China menerapkan kebijakan nol kasus Covid-19 (Zero Covid-19) sehingga masyarakat sulit melakukan mobilitas. Akibatnya, infeksi Covid-19 secara alamiah lebih sulit terbentuk.

"Di Indonesia ada yang secara buatan kita suntik, tapi secara alamiah memang terjadi. Nah, di China karena lockdown sangat ketat, yang alamiah itu tidak sebanyak di Indonesia, tidak terbentuk," tutur Budi.

"Padahal secara science juga, imunitas yang paling kuat dan tahan lama adalah vaksinasi plus infeksi," sambungnya.

Adapun tiga subvarian baru yang mendominasi di China pada gelombang kali ini adalah BA.5.2; BA.2.75; dan BF.7.

Untuk di Indonesia, kasus subvarian BA.5.2 dan BA.2.75 sudah menurun setelah sempat mengalami puncak kasus. Sementara itu, subvarian baru BF.7 mulai masuk di bulan Juli, namun tidak mengalami peningkatan kasus hingga kini.

Budi melaporkan, subvarian BF.7 hanya ada 15 kasus sejak ditemukan pertama kali. Sampai saat ini, tidak ada penambahan kasus baru dari subvarian tersebut.

"BF.7 sudah 15 (kasus) dan tidak ada pergerakan lain. Jadi kita merasa tidak perlu mengetatkan kegiatan atau mengurangi, membatasi, kegiatan masyarakat karena imunitasnya sudah tinggi," jelas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan PPKM pada Jumat (30/12/2022). Pencabutan PPKM dilakukan saat kasus Covid-19 di berbagai negara kembali tinggi.

Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Ia menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.