Soal Kemungkinan Pengumuman Capres-Cawapres saat HUT ke-50 PDI-P, Bambang Pacul: Mungkin, tapi Rasanya Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tak memungkiri adanya informasi terkait kemungkinan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P yang jatuh 10 Januari 2023. Namun, dia menilai kecil kemungkinan hal tersebut terjadi.

"Meski kemungkinan tersebut ada, tapi rasanya kecil ya," kata Bambang Pacul kepada wartawan, Senin (2/1/2023).

Pacul kemudian mengungkapkan bahwa tidak mudah membaca pikiran Megawati. Hal itu berkaca dari pengalamannya saat mengikuti rapat mingguan bersama Megawati yang keputusannya tak bisa ditebak.

"Apalagi sekarang yang akibat Covid-19, sudah sangat jarang rapat dengan hadir fisik. Maka praktis terkaan makin melenceng jauh lah," ucapnya.

Kendati demikian, Ketua Komisi III DPR itu menegaskan bahwa keputusan Megawati pasti berdasarkan pertimbangan yang matang.

Tak hanya untuk partai, keputusan yang dihasilkan Megawati juga diklaim memiliki kepentingan bangsa dan nasional.

"Tidak pragmatis sebagaimana yang sering kita temui pada pemikiran kebanyakan orang," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan menggelar perayaan HUT ke-50 pada 10 Januari 2023.

Rencananya, HUT itu akan digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasto menyebut, akan ada kejutan dalam perayaan HUT tersebut.

"Setiap ada peristiwa partai tentu saja PDI-P menyiapkan element of surprise," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Ditanya soal kemungkinan Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden yang akan diusung PDI-P saat HUT tersebut, Hasto enggan memastikannya.

Sebab, hal itu tergantung pada keputusan Megawati sebagai pemegang hak prerogratif.

"Apakah dalam rakernas Ibu Ketum akan mengumumkan calon atau enggak, itu nanti dalam pertimbangan ketua umum untuk menetapkan," imbuh Hasto.