PKS Soroti Pelanggaran HAM dan Penegakan Hukum di Indonesia, dari Tragedi Kanjuruhan hingga Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM dan penegakan hukum yang terjadi selama 2022.

Menurut Syaikhu, pengusutan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi, baik pelanggaran HAM masa lalu maupun yang terbaru, masih menyisakan tanda tanya besar.

"Negara masih terkesan setengah hati, membiarkan pengusutan berbagai kasus pelanggaran HAM berlarut-larut,” ujar Syaikhu dalam pidato akhir tahun Presiden PKS, Jumat (30/12/2022).

Syaikhu pun menyinggung beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di antaranya penolakan warga Desa Wadas atas pembukaan tambang andesit yang berujung dengan tindakan represif terhadap warga setempat pada Februari 2022.

Selain kasus Wadas, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyinggung tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 yang menurut Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat dalam mengamankan para suporter sepak bola sehingga menewaskan ratusan orang.

“Pada tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 yang telah merenggut nyawa ratusan orang, Komnas HAM menyatakan secara resmi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat keamanan yang diakibatkan tata kelola yang buruk dalam pengamanan penyelenggaraan sepak bola,” papar Syaikhu.

“Aparat telah melakukan tindakan berlebihan dengan menembakkan gas air mata. Bukan hanya melanggar prosedur standar pengamanan pertandingan, tindakan penembakkan gas air mata juga merupakan pelanggaran pidana,” ujar dia.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu juga mengingatkan soal peristiwa tragedi KM 50 yang menewaskan eks anggota Front Pembela Islam (FPI), yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM oleh oknum aparat.

Syaikhu berpandangan, kasus KM 50 menjadi fakta pelanggaran HAM masih belum tuntas dan keluarga korban belum memperoleh rasa keadilan seutuhnya.

"Komnas HAM telah menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kematian anggota FPI dan merekomendasikan agar Kasus KM 50 dimasukkan ke ranah hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Namun justru, dua terdakwa dalam kasus KM 50 dari pihak oknum aparat justru divonis bebas,” kata Presiden PKS itu.

Tak hanya itu, Syaikhu juga menyoroti terkait buramnya kasus penegakan hukum yang terjadi selama 2022. Misalnya, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang mencoreng nama aparat penegak hukum.

“Tahun 2022 menjadi wajah buram proses penegakan hukum di Indonesia, Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sungguh sangat memilukan dan menampar wadah institusi penegak hukum," kata Syaikhu.

"Belum lagi kasus-kasus lain berupa judi online, narkoba, sampai korupsi yang juga melilit para oknum aparat penegak hukum,” ucapnya melanjutkan.

Atas berbagai peristiwa itu, Syaikhu pun berharap pada 2023 menjadi cerah bagi wajah penegakan hukum di Indonesia dengan melakukan reformasi menyeluruh, menjunjung tinggi keadilan, dan berintegritas.

Syaikhu berharap, sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak berdiri paling tinggi di atas kekuasaan dan kepentingan apapun.

"Kita harus memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, serta keadilan HAM harus terjamin di republik ini. Tahun 2022 cukup menjadi pelajaran dan catatan penting bagi segenap elemen bangsa untuk menatap wajah cerah penegakan hukum di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang,” kata Syaikhu.

“Reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut regulasi, lembaga penegak hukum, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Mari terus berjuang untuk mengawal dan memastikan hadirnya lembaga dan para penegak hukum yang bersih dan berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan,” tuturnya.