Salin Artikel

Amien Rais Ingin Jokowi Jadi Bapak Bangsa Setelah Selesai Jadi Presiden

Ia tak ingin Jokowi tergoda dengan wacana penambahan masa jabatan presiden yang muncul beberapa waktu lalu.

“Tolong Presiden Jokowi, bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun (masa jabatan) itu juga lupakan,” ujar Amien ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

“Jadi Insya Allah, kita mendukung, mudah-mudahan Presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi itu, tanggal 20 Oktober 2024 sudah selesai, purnatugas. Insya Allah, menjadi guru bangsa, dan seterusnya,” paparnya.

Adapun pernyataan itu disampaikan Amien setelah KPU memutuskan Partai Ummat lolos verifikasi faktual dan resmi menjadi peserta Pemilu 2024.

Ia juga meminta agar Jokowi berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu tepat waktu, sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

“Ini message saya kepada Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Pemilu 2024 jangan pernah ditunda atau diundur. Karena tidak ada alasan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Amien mengapresiasi kinerja KPU yang akhirnya meloloskan Partai Ummat.

Menurutnya, partisipasi pertama Partai Ummat dalam kontestasi elektoral tak akan terjadi tanpa upaya dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Ternyata, alhamdulilah, keindahan demokrasi Indonesia ini, artinya selalu terbuka dengan perbaikan,” ujarnya.

Diketahui, hari ini KPU menyatakan Partai Ummat menjadi peserta Pemilu 2024 setelah lolos verifikasi faktual di 34 provinsi Tanah Air.

Partai Ummat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di dua provinsi yang sebelumnya tak memenuhi syarat (TMS) yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara (Sulut).

Partai Ummat mendapatkan nomor urut 24 pada kontestasi elektoral mendatang.

Dengan bergabungnya Partai Ummat maka Pemilu 2024 bakal diikuti oleh 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/19230751/amien-rais-ingin-jokowi-jadi-bapak-bangsa-setelah-selesai-jadi-presiden

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke