Menhub Ingin Bedakan Tarif KRL Orang Kaya, Wapres: Idenya Baik tapi Perlu Uji Coba

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membedakan tarif kereta rel listrik (KRL) bagi orang kaya adalah ide yang baik.

Sebab, orang kaya yang membayar tarif lebih mahal secara tidak langsung memberi subsidi silang bagi pengguna yang tidak tergolong kaya.

"Kalau idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu suapaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya cross subsidy," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Kendati demikian, Ma'ruf menegaskan rencana tersebut harus diuji coba terlebih dahulu supaya kekurangan-kekurangannya dapat diantisipasi dan sudah matang saat diimplementasikan kelak.

"Sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan sehingga nanti bagaimana hal-hal yang perlu diperbaiki," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk membedakan tarif perjalanan KRL pada 2023.

Nantinya, orang kaya harus membayar tarif KRL lebih mahal dari biasanya.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," kata Budi Karya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Pengamat Transportasi Djoko Serijowarno mengatakan gagasan tarif KRL tersebut sudah lama direncanakan sejak lama agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran.

Dalam catatan Kompas.com, Kemenhub mengalokasikan anggaran Rp 3,2 triliun untuk public service obligation (PSO) bagi kereta api termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta.

"Subsidi ini kan sebenarnya buat orang yang bekerja menggunakan KRL, prinsipnya itu. Sehingga usulannya adalah salah satunya bagaimana akhir pekan itu enggak usah disubsidi tarif KRL atau dikurangi," kata Djoko saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Djoko mengatakan pengalihan subsidi ini dilakukan dengan menaikan tarif KRL bagi pengguna yang mampu, namun tidak sepenuhnya menghapus subsidi di dalam tarif KRL tersebut.

Ia mengatakan hal ini perlu dilakukan agar para pengguna KRL tersebut tidak beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"(Kalangan) menengah ke atas pun yang masih menggunakan kereta dapat subsidi tetap, tapi harganya enggak sama, ini sebagai rasa penghargaan buat mereka mau menggunakan angkutan umum ya tetapi tidak besar (subsidinya)," ujarnya.