Wapres Sebut Rokok Batangan Banyak Dibeli Anak-anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, rencana kebijakan larangan menjual rokok secara batangan bertujuan untuk mencegah anak-anak mengonsumsi rokok.

Sebab, menurut Ma'ruf, rokok yang dijual secara batangan paling banyak dibeli oleh anak-anak.

"Kalau yang batangan itu yang banyak membeli anak-anak, jadi ini menyangkut masalah kesehatan, jadi ini untuk mencegah ya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Selasa (27/12/2022).

Larangan menjual rokok batangan rencananya akan diatur melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 20l2 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Ma'ruf menuturkan, perubahan PP tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur pengamanan zat adiktif seperti rokok.

Ia pun memastikan, pemerintah akan tetap mengawasi peredaran rokok dengan ketat supaya tidak dikonsumsi oleh anak-anak.

"Walaupun nanti tentu seperti apa, tapi pengawasannya akan terus dilakukan karena itu sudah menjadi perintah undang-undang ya jadi kita harus kerjakan," ujar Ma'ruf.

Rencana perubahan revisi PP 109/2012 itu tertuang dalam lampiran Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada Jumat (23/12/2022).

Dikutip dari salinan Keppres 25/2022, ada beberapa ketentuan yang akan diubah melalui revisi PP 109/2012.

PP tersebut akan mengatur penambahan luas persentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada produk tembakau.

PP juga akan mengatur ketentuan rokok elektronik; pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi; dan pelarangan penjualan rokok batangan.

Perubahan PP juga akan mencakup pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi.

Ketentuan mengenai penegakan dan penindakan serta media teknologi informasi dan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) juga akan diatur melalui perubahan PP tersebut.

Pada 2021, Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia pernah menyampaikan usul agar pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan alias batangan demi menekan tingkat prevalensi perokok aktif di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian PKJS UI, intensitas merokok tidak berkurang selama pandemi, bahkan di kalangan keluarga berpendapatan rendah yang terdampak Covid-19.

Hasil penelitian menemukan, 50,8 persen laki-laki dewasa atau suami responden yang mengikuti survei mengaku beralih (shifting) ke rokok dengan harga yang lebih murah alih-alih mengurangi intensitas.