"Yang Paling Enak Itu Memang Menuduh Presiden, Istana, Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan keheranannya karena Istana kerap kali dituduh jadi kambing hitam atas berbagai dinamika politik yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Keheranan itu ia sampaikan berulang kali ketika membacakan sambutan dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/12/2022) kemarin.

"Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak," kata Jokowi, Rabu.

Awalnya, Jokowi mengaku heran karena ia dan pihak Istana dituduh mengintervensi Komisi Pemilihan Ummum (KPU) dalam menentukan lolos atau tidaknya partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai penetapan peserta pemilu merupakan wewenang KPU dan tidak dicampuri oleh Istana.

"Urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, 'itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi'," kata Jokowi.

Jokowi lantas mengatakan, ia tidak mengerti apa-apa soal penetapan Pemilu 2024. Ia juga menegaskan bahwa KPU adalah lembaga yang independen.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur soal penetapan peserta pemilu, apalagi melakukan intervensi.

Jokowi kemudian mengaku khawatir, ia dan pihak Istana kembali menjadi kambing hitam bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk. Padahal, pembentukan koalisi adalah wewenang pimpinan partai politik.

"Nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh nanti Istana lagi. Ini istana ini, istana, istana," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menduga bahwa ia akan kembali disalahkan bila ada sosok yang gagal maju sebagai calon presiden.

"Mungkin untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan," kata Jokowi.

Jokowi pun heran bila ada pihak yang menuding keterlibatan dirinya, Istana maupun 'kekuatan besar' yang menyebabkan seorang tokoh gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Ia mengingatkan, meski banyak orang yang ingin maju sebagai calon presiden, tidak semuanya bakal benar-benar menjadi kandidat yang bertarung di pemilihan presiden.

"Jadi, kalau ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Partai itu orang pintar-pintar semua, masa gampang sekali digitukan," kata Jokowi.

Kekuatan Besar jadi Kambing Hitam

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pihak memang menuding ada 'kekuatan besar' yang mempengaruhi dinamika politik menjelang Pemilu 2024.

Teranyar, Ketua Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menuding ada intervensi kekuatan besar sehingga partainya disingkirkan dari Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2024.

"Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan out, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024," kata Amien, Selasa (13/12/2022).

Setelah Partai Ummat dan KPU melakukan mediasi yang difasilitasi Bawaslu, disepakati bahwa akan dilaksanakan verifikasi ulang atas klaim yang disodorkan Partai Ummat sebelumnya.

Selain itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga pernah menyebut bahwa perlawanan oligarki menyebabkan Koalisi Perubahan menunda deklarasi mereka.

Koalisi Perubahan adalah koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

"Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani, 10 November 2022 lalu.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengaku bakal waspada jika ada pemodal besar yang ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menyatakan, segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh, ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawanya eling dan wospodo," kata Paloh.