Salin Artikel

Suara Anjlok di Survei SMRC, PAN: Jika Hasilnya Akurat dan Valid, Mestinya Tak Lolos Parlemen Sejak 2004

Pasalnya, hasil survei SMRC selalu berbeda signifikan dengan hasil Pemilu di mana PAN selalu lolos parlemen. Artinya, suara PAN berada di atas parliamentary threshold atau 4 persen.

Dalam survei SMRC terkini, posisi elektabilitas PAN justru berada di paling bawah di antara partai politik lainnya, yaitu 1,9 persen.

"Jika hasil dari lembaga survei itu akurat dan valid, maka sejak pemilu 2004 PAN seharusnya tidak lolos parliamentary threshold. PAN tak dapat kursi DPR RI," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

"Tetapi hasil surveinya selalu tidak terbukti. Sampai pemilu 2019 PAN masih memperoleh kursi DPR RI," lanjutnya.

Ia kemudian mengungkapkan data resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perolehan suara PAN di setiap periode pemilu.

Pertama, di Pemilu 2004, PAN memperoleh suara nasional sebesar 6,44 persen. Dilanjutkan pada Pemilu 2009 sebesar 6,01 persen, Pemilu 2014 7,59 persen dan Pemilu 2019 sebesar 6,84 persen.

"Jadi, ada perbedaan hasil super signifikan antara prediksi melalui hasil survei oleh SMRC itu dengan hasil resmi pemilu yang ditetapkan oleh KPU," nilai Yoga.

Untuk itu, dia kembali mengajak semua pihak bertanya akan adanya perbedaan hasil tersebut.

"Aneh enggak sih, mengapa sekelas SMRC (juga LSI dan Indikator) selalu salah secara konsisten dalam meneliti tentang PAN?" tanya Yoga.

Lanjut Yoga, hasil survei yang berbeda itu justru akan menimbulkan pertanyaan kembali pada publik.

Padahal, pertanyaan itu dinilai akan menyangkut kredibilitas sebuah lembaga survei.

"Apakah lembaga survei itu tidak kredibel? Tidak berlandaskan pada kaidah ilmiah? Sentimen pada PAN? Atau karena faktor lain? Tentu akan banyak pertanyaan masyarakat dari tidak akuratnya hasil survei mereka, sejak 2004 sampai sekarang," ujar Yoga.

Lebih lanjut, Yoga juga mengaku bahwa PAN pernah menanyakan langsung ke SMRC terhadap hasil survei yang cenderung berbeda dengan hasil Pemilu.

Namun, jawaban yang diberikan lembaga survei itu dinilai malah kembali menimbulkan pertanyaan.

"Mereka (surveyor) menjawab, 'karena yang berperan penting adalah pergerakan para caleg PAN di dapil masing-masing sehingga hasil pemilu berbeda dengan hasil survei kami," kata Yoga.

"Lha, lalu para caleg dari partai politik lain saat kampanye pemilu apakah tidur? He he he. Kan calegnya sama-sama bergerak berkompetisi mencari suara di dapil," sambungnya.

Kendati demikian, PAN mengaku tetap menerima hasil survei tersebut sebagai masukan untuk ke depannya.

Yoga tak memungkiri bahwa hasil survei menjadi cermin evaluasi bagi PAN.

Akan tetapi, PAN diakuinya tetap secara rutin melakukan survei internal yang dilakukan oleh lembaga survei independen.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui elektabilitas, prioritas program, dan variabel lain yang dibutuhkan PAN.

"Dan hasil survei internal tersebut memang berbeda dengan rilis yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei sejak tahun 2004 sampai sekarang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, elektabilitas Partai Nasdem, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anjlok di bawah 4 persen berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 3-11 Desember lalu.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani memaparkan, perolehan suara Nasdem 3,2 persen, PPP 2,9 persen, sementara PAN 1,9 persen. Diketahui, ketiganya lolos ke DPR pada Pemilu 2019 lalu. Namun, elektabilitas ketiganya kini berada di bawah Perindo yang notabene partai non-parlemen.

"Perindo 4,6 persen, Nasdem 3,2 persen, PPP 2,9 persen, PAN 1,9 persen. Dan partai-partai lain elektabilitas di bawah 1 persen. Ini saya kira menarik ya," ujar Deni seperti dilihat di akun YouTube SMRC, Senin (19/12/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/20/13092961/suara-anjlok-di-survei-smrc-pan-jika-hasilnya-akurat-dan-valid-mestinya-tak

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke