Hukum Memaksakan Pernikahan karena Adat Istiadat

Misalnya, karena laki-laki dan perempuan yang bersangkutan sering pergi berduaan hingga larut malam atau berada di suatu tempat yang sepi.

Keduanya akan dipaksa menikah karena dianggap melanggar hukum adat. Praktik pemaksaan ini bahkan juga menjadi salah satu penyebab pernikahan anak masih terjadi hingga kini.

Lantas, bagaimana memaksakan pernikahan karena adat istiadat menurut hukum positif Indonesia?

Hak untuk menikah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hak untuk menikah ini diatur salah satunya di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang ini menyatakan, pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, dan bukan karena paksaan.

Memaksakan pernikahan karena adat istiadat menurut UU TPKS

Memaksakan pernikahan karena adat istiadat termasuk salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijerat pidana penjara ataupun denda.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pasal Pasal 10 Ayat 2 UU TPKS berbunyi,

“Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1:

1. perkawinan anak;
2. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
3. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Pelaku yang memaksakan pernikahan atas dasar adat istiadat dapat dijerat hukuman pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Ancaman pidana bagi pelaku yang memaksakan pernikahan dengan alasan adat istiadat tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 UU TPKS.

Pasal 10 Ayat 1 menegaskan, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, akan dipidana karena pemaksaan perkawinan.

Pelaku akan dijerat dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Referensi:

• UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia