Salin Artikel

Menhub: Tak Ada Pembatasan Mobilitas Masyarakat Saat Natal dan Tahun Baru

Oleh karena itu, menurut dia, akan ada lonjakan pergerakan masyarakat yang bepergian di momen liburan tersebut.

"Dan tentu ini akan memberikan suatu lonjakan penumpang yang relatif banyak, tapi dari semua itu kita tetap harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan tidak lupa kesehatan," kata Budi dalam rapat Komisi V DPR, Selasa (13/12/2022).

Budi mengatakan, hal ini akan berbeda jika dibandingkan liburan Natal dan Tahun Baru periode sebelumnya.

Menurut dia, pada periode 2020 hingga 2021, pemerintah melakukan pembatasan pergerakan di masa Natal dan Tahun Baru.

"Di mana pada sata itu kita masih membatasi karena adanya Covid," kata dia.

"Tetapi di tahun ini 2022 dan 2023 bisa dipastikan kita tidak akan membatasi lagi masyarakat untuk melakukan pergerakan," ujar dia.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan mendalami persiapan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru kali ini.

Di sisi lain, pihaknya juga telah melakukan survei melalui Badan Kebijakan Transportasi.

Dari situ, menurut dia, tergambar potensi pergerakan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru kali ini.

"Bahwa potensi pergerakan Nataru tahun ini adalah sebesar 44,1 juta atau 16 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang akan bepergian," ujar Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/13204101/menhub-tak-ada-pembatasan-mobilitas-masyarakat-saat-natal-dan-tahun-baru

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke