Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang, Arsul Sani: Tak Mewakili MPR

“Publik perlu ketahui adalah bahwa sudut pandang Pak BS (Bambang Soesatyo), tidak mewakili MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 45),” tutur Arsul dihubungi Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Ia meminta masyarakat tidak salah paham dan menganggap komentar Bamsoet adalah sikap MPR.

Arsul tak ingin masyarakat menilai bahwa MPR sudah menyiapkan langkah untuk melakukan amendemen UUD 45.

“Jadi hal ini jangan dipahami bahwa MPR secara keseluruhan sudah sepakat dengan sudut pandang tersebut, dan kerenanya sudah punya agenda amendemen,” paparnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai bahwa pandangan Bamsoet sah-sah saja disampaikan karena merupakan bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, Arsul menegaskan bahwa penundaan Pemilu 2024 harus lebih dulu ditanyakan pada masyarakat dan tak bisa diputuskan sepihak oleh MPR.

“Ini memang memerlukan kesepakatan lebih dahulu secara mekanisme. Jika hanya kekuatan politik saja yang memutuskan, maka PPP khawatir kemungkinan terjadinya penentangan masif yang mengganggu kondusivitas negara kita,” ujarnya.

Diketahui Bamsoet memiliki tiga alasan kenapa menyampaikan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan kembali.

Pertama, pemilu bakal memanaskan suhu politik di jelang, saat dan setelah penyelenggaraannya.

Alasan kedua, lanjut dia, pemulihan ekonomi masyarakat usai pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Ketiga, ada banyak ancaman yang dialami bangsa Indonesia karena ketidakpastian situasi global sehingga opsi penundaan pemilu pun muncul.

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," sebut Bamsoet dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).