Salin Artikel

Polemik SDN Pondok Cina 1, Menko PMK Minta Sekolahnya Diganti Lebih Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara terkait polemik penggusuran SDN Pondok Cina (Pocin) 1 di Beji, Depok, dan diubah menjadi masjid.

Muhadjir meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap memberikan ganti bangunan sekolah untuk siswa SDN Pocin 1 belajar kembali, ketika bangunan lama digusur dan diganti menjadi masjid raya.

"Yang penting fasilitas pendidikan untuk anak-anak tetap tersedia, syukur-syukur dengan diubahnya fungsi tempat itu untuk masjid, itu layanan pendidikannya semakin lebih bagus," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Kendati begitu, ia tidak ingin berkomentar banyak mengenai hal ini. Dia ingin polemik di tingkat daerah seperti ini, diselesaikan di daerah masing-masing.

Asalkan, kata Muhadjir, sarana untuk belajar para siswa SDN Pocin 1 tetap tersedia.

"Saya kira enggak harus sampai ke Kemenko PMK itu, cukup di tingkat daerah. Diselesaikan di masing-masing daerah. Asal sekolahnya diberi ganti yang lebih bagus, kan bagus juga," ucap dia.

"Tidak harus dipersoalkan kemudian apakah itu diganti mesti atau bukan masjid," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, orang tua murid SDN Pondok Cina 1, Beji, Depok mengeluhkan relokasi kegiatan belajar mengajar anak-anaknya yang dilebur di sekolah lain imbas pengalihfungsian lahan sekolah untuk pembangunan masjid agung.

Perwakilan orang tua murid berinisial K mengaku para wali murid tak pernah menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi sebuah masjid.

Namun, mereka menolak jika siswa dan siswi SDN Pondok Cina 1 dilebur di sekolah lain.

"Kami tidak menolak alih fungsi, tapi yang kami tolak tempat relokasinya, tidak ke satu gedung," kata K saat dikonfirmasi, Kamis (10/11/2022).

Sebanyak 362 siswa akan ditempatkan di dua sekolah yang berbeda.

Melalui surat dari Dinas Pendidikan Kota Depok, tanggal 4 November 2022, seluruh perangkat sekolah pun harus mulai mempersiapkan kepindahan kegiatan belajar mengajar.

Untuk murid kelas 1, 2, dan 6, dipindahkan ke SDN Pondok Cina 5. Sementara untuk kelas 3, 4, dan 5, dipindahkan ke SDN Pondok Cina 3.

Jam belajar di dua sekolah tersebut terbagi menjadi empat sesi.

Hal itu yang dikhawatirkan orang tua murid akan mengganggu psikologis siswa-siswinya.

"Jadi 362 siswa akan dipecah (regrouping) ke dua SD yang berbeda. Jam masuk pun terbagi 4 sesi dengan belajar 6 hari. Tentu ini sangat mengganggu psikologi dan bioritme anak-anak," ujar K.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/06/18005661/polemik-sdn-pondok-cina-1-menko-pmk-minta-sekolahnya-diganti-lebih-bagus

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke