Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, peningkatan investasi pada 2023 merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Menurutnya, peningkatan investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

"Yang berkaitan dengan peningkatan investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi di 2023, selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus, tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa (6/12/2022).

"Karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Tinggal yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan," tuturnya.

Presiden melanjutkan, investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya tetap berhati-hati dan waspada dalam menghadapi situasi perekonomian pada 2023.

Menurut Presiden, krisis keuangan dan ekspor yang berpotensi menurun menjadi tantangan pada tahun depan.

"Mengenai kondisi perekonomian 2023. Sekali lagi kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun. Kemungkinan ekspor yang menurun. Kemudian juga krisis pangan ini juga hati-hati karena nanti bisa larinya pada masalah sosial, politik," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan urusan bahan pangan pokok, yakni beras, harus dihitung secara terperinci.

Jokowi mengingatkan agar hitungan beras di lapangan dan di atas kertas harus sama.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan soal situasi ekonomi dan politik dunia yang masih tidak baik-baik saja.

Sehingga dia meminta jajarannya agar benar-benar mengambil kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.

"Sekali lagi saya minta policy yang berkaitan dengan masyarakat, dengan hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolabirasi antara kementerian dan lembaga," ungkapnya.

"Dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolodasi policy dan konsolidasi pelaksanaan atau implementasi," tutur Jokowi.

Adapun sidang kabinet pada Selasa diikuti oleh para menteri dari 34 kementerian.

Selain itu hadir pula Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua Wantimpres Wiranto.