Wacana itu muncul usai isu Prabowo Subianto bakal berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kita belum sama-sama membikin deadline, mungkin setelah melihat dinamika eksternalnya kelihatannya memang perlu membuat itu, kapan (waktu deklarasi),” kata Huda ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Menurut Huda, selama ini PKB dan Gerindra tak pernah mengunci satu sama lain dengan memberikan tenggat waktu tersebut.
Namun, dalam kesepakatan koalisi, penentuan capres-cawapres menjadi keputusan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Proses itu, kata Huda, masih dalam proses negosiasi antara Muhaimin Iskandar dan Prabowo.
“Ini kan yang terus diulang oleh Cak Imin (Muhaimin Iskandar) bahwa kedua-duanya punya mandat sebagai capres, (maka) harus ada yang mengalah siapa yang menjadi cawapres,” ujarnya.
Namun, Huda menegaskan telah mendapatkan komitmen dari Gerindra untuk tetap menghormati kesepakatan koalisi.
Huda kemudian menampik jika hubungan kedua partai politik (parpol) mengalami perpecahan.
“Sudah (berkomunikasi dengan Gerindra), dan kita sama-sama jaga supaya skema butir piagam kerja sama bisa terjaga,” katanya.
Diketahui, Muhaimin Iskandar sempat mengancam bakal membuat komposisi baru jika Prabowo memilih Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024.
Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan pihaknya tak punya bayangan berpisah dengan Gerindra.
“(Otak-atik) Pak Prabowo-Ganjar atau apa, buat kami masih dalam prinsip itu. Kita membangun koalisi yang serius, tidak mikir bercerai," kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).
https://nasional.kompas.com/read/2022/11/25/06110081/pasca-isu-prabowo-ganjar-pkb-berniat-tetapkan-deadline-pencapresan-bersama