Salin Artikel

Harta Kekayaan Guntur Hamzah Pengganti Hakim MK Aswanto Rp 8,6 M

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Aswanto, Rabu (23/11/2022), memiliki harta Rp 8.650.171.341 atau Rp 8,6 miliar.

Pelantikan Guntur telah dilakukan, di tengah kritik dari berbagai kelompok masyarakat atas pencopotan Aswanto, yang merupakan perwakilan dari DPR. Aswanto sebelumnya dicopot karena dinilai kerap menganulir produk undang-undang yang dihasilkan DPR.

Adapun harta kekayaan Guntur yang mencapai Rp 8,6 miliar itu mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekayaan ini meningkat hampir empat kali lipat dibanding jumlah harta yang ia laporkan pada Juni 2014 sebesar Rp 2.397.969.911.

Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi.

Adapun laporan paling mutakhir diajukan pada 28 Maret 2022 dalam kapasitasnya sebagai Sekjen MK.

Dalam laporan tersebut, Guntur memiliki harta tanah dan bangunan senilai Rp 2.517.187.000 yang masing-masing terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Guntur juga melaporkan memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 428.625.000 yang terdiri dari Mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2012 senilai RP 351 juta, Motor Piaggio LX 150 tahun 2013 senilai Rpp 26.550.000.

Kemudian, sepeda merk Humo C20 tahun 2020 senilai Rp 8,1 juta, sepeda merk Brompton B19 tahun 2019 senilai Rp 31,5 juta, dan lainnya.

Selain itu, Guntur juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 165.250.000, surat berharga Rp 2.500.000.000, kas dan setara kas Rp 3.039.109.341.

Guntur tidak tercatat memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaannya mencapai Rp 8.650.171.341.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/10180201/harta-kekayaan-guntur-hamzah-pengganti-hakim-mk-aswanto-rp-86-m

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke