Hasil KTT G20: Leaders Declaration, Dana Pandemi hingga Komitmen Lindungi Laut Dunia

BALI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di Bali selama dua hari pada 15-16 November 2022.

Dalam sesi penutup KTT G20 yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu (16/11/2022) Presiden menyatakan merasa terhormat telah memimpin G20 selama setahun terakhir.

Saat menyampaikan penutupan, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama satu tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi," ujar Jokowi mengawali pidato penutupnya.

Dia melanjutkan, sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul.

Kepala Negara bersyukur bahwa G20 Indonesia telah menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi.

"Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan," ucapnya.

Selain itu, Jokowi pun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia.

Jokowi melanjutkan, selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan negara undangan.

Menurut Presiden Jokowi, proyek kerja sama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.

"Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger," ucapnya.

Serahkan Presidensi G20 ke India

Usai menyampaikan hasil KTT G20 secara umum, Presiden Jokowi menyerahkan tampuk presidensi G20 kepada India yang akan memegang presidensi G20 pada tahun 2023.

"Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presiden G20 berikutnya," ujarnya.

Dengan penyerahan presidensi tersebut, Presiden mengatakan bahwa amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak," tegas Jokowi.

Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari troika, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India tahun depan.

Presiden juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan.

"Menandai berakhirnya presidensi Indonesia di G20, secara resmi saya menyerahterimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku presidensi G20 berikutnya," tandasnya.

Sementara itu, PM Narendra Modi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepemimpinan yang efisien pada G20, bahkan di masa-masa sulit.

PM Modi juga mengucapkan selamat kepada seluruh negara G20 yang telah mengadopsi Deklarasi G20 Bali.

"India akan berusaha untuk memajukan prakarsa terpuji Indonesia selama presidensi G20. Merupakan kebetulan yang sangat menguntungkan bagi India bahwa kami memikul tanggung jawab presidensi G20 di pulau suci Bali ini. India dan Bali memiliki hubungan yang telah lama," ujar PM Modi.

Menurut PM Modi, India mengambil alih G-20 pada saat dunia secara bersamaan bergulat dengan ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, kenaikan harga pangan dan energi, dan efek buruk jangka panjang dari pandemi. Pada saat seperti itu, dunia memandang G20 dengan harapan.

"Hari ini, saya ingin memastikan bahwa presidensi G20 India akan inklusif, ambisius, tegas, dan berorientasi pada tindakan," tuturnya.

"Selama satu tahun ke depan, kami akan berusaha untuk memastikan bahwa G20 bertindak sebagai penggerak utama global untuk membayangkan ide-ide baru dan mempercepat aksi kolektif," ucap PM Modi.

52 paragraf deklarasi pemimpin

Dalam pidato penutupannya Jokowi juga mengatakan Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak.

Presiden mengatakan bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal yang paling alot dan sangat diperdebatkan.

"Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," jelasnya.

Presiden melanjutkan, perang di Ukraina telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial.

Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global.

Menurut Presiden, G20 Bali juga telah menghasilkan beberapa hasil konkret, antara lain terbentuknya pandemic fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 miliar dolar AS.

Kemudian pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah Dana Moneter International (IMF) sejumlah 81,6 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

"Kemudian juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Programme sebesar 20 miliar dolar AS," kata Jokowi.

Di samping itu, dihasilkan juga komitmen bersama yakni setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030.

"Ini sangat bagus, dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.