Salin Artikel

Kereta Cepat Ditargetkan Rampung Pertengahan 2023, Luhut: Harus Jadi, Tidak Boleh Mundur

Luhut menegaskan, ia akan berkoordinasi dengan National Development and Reform Commission (NDRC) China untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu.

"Saya dan Bapak Hi Li Fan dari NRDC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur, itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini," kata Luhut dalam acara uji coba kereta cepat secara virtual di Bali, Rabu (16/11/2022).

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping turut menyaksikan uji coba kereta cepat yang disiarkan dari Stasiun Tegal Luar, Bandung.

Luhut berharap, Xi Jinping dapat menghadiri peresmian KCJB bersama Jokowi yang ditargetkan berlangsung pada tahun depan.

Ia pun menyampaikan, sejauh ini progres pembangunan proyek KCJB telah mencapai 80,40 persen.

"Pemerintah indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhdap penyelesaian proyek ini, baik dalam bentuk proyek kebijaksanaan dan finansial sesuai ketentuan peraturan di Indonesia," ujar Luhut.

Awalnya, proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan China yang digadang-gadang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini ditargetkan rampung pada 2018 dan beroperasi pada 2018.

Namun, nyatanya, hingga akhir 2022, progres pembangunannya baru mencapai 80,40 persen sebagaimana disampaikan Luhut.

Selain molor, proyek ini juga disorot karena biayanya yang membengkak dari perhitungan awal sebesar Rp 86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/18110301/kereta-cepat-ditargetkan-rampung-pertengahan-2023-luhut-harus-jadi-tidak

Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke