Salin Artikel

Kereta Cepat Ditargetkan Rampung Pertengahan 2023, Luhut: Harus Jadi, Tidak Boleh Mundur

Luhut menegaskan, ia akan berkoordinasi dengan National Development and Reform Commission (NDRC) China untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu.

"Saya dan Bapak Hi Li Fan dari NRDC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur, itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini," kata Luhut dalam acara uji coba kereta cepat secara virtual di Bali, Rabu (16/11/2022).

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping turut menyaksikan uji coba kereta cepat yang disiarkan dari Stasiun Tegal Luar, Bandung.

Luhut berharap, Xi Jinping dapat menghadiri peresmian KCJB bersama Jokowi yang ditargetkan berlangsung pada tahun depan.

Ia pun menyampaikan, sejauh ini progres pembangunan proyek KCJB telah mencapai 80,40 persen.

"Pemerintah indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhdap penyelesaian proyek ini, baik dalam bentuk proyek kebijaksanaan dan finansial sesuai ketentuan peraturan di Indonesia," ujar Luhut.

Awalnya, proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan China yang digadang-gadang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini ditargetkan rampung pada 2018 dan beroperasi pada 2018.

Namun, nyatanya, hingga akhir 2022, progres pembangunannya baru mencapai 80,40 persen sebagaimana disampaikan Luhut.

Selain molor, proyek ini juga disorot karena biayanya yang membengkak dari perhitungan awal sebesar Rp 86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/18110301/kereta-cepat-ditargetkan-rampung-pertengahan-2023-luhut-harus-jadi-tidak

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke