Wapres Akan ke Papua Akhir November 2022, Cek 3 Provinsi Hasil Pemekaran

Hal ini disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, seusai mendampingi Ma'ruf menerima tiga penjabat gubernur provinsi baru Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/11/2022).

"Dalam rencana kunjungan Wapres ke Papua yang rencananya akhir bulan ini diharapkan mereka (pj gubernur) juga sudah ada di sana dan melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat," kata Masduki dalam keterangan pers.

Masduki mengatakan, dalam kunjungan ini, Ma'ruf akan mengecek kondisi dan kesiapan daerah-daerah yang baru dimekarkan.

"Jadi Wapres akan berkunjung ke Merauke, berkunjung ke Wamena, kemudian juga bahkan ke Kaimana, dan juga beberapa tempat yang selama ini akan menjadi pusat pemerintahan," kata Masduki.

Selain itu, Ma'ruf juga dijadwalkan bertemu tokoh masyarakat Papua, khususnya tokoh gereja, yang selama ini berhubungan dengan pemerintah saat berkunjung ke bumi cendrawasih.

Masduki menambahkan, Ma'ruf berpandangan bahwa pemekaran propinsi Papua merupakan terobosan mempercepat distribusi pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan peran serta orang asli Papua dalam demokrasi lokal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan 3 provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada Jumat (11/11/2022).

Peresmian ini juga ditandai dengan pelantikan 3 penjabat gubernur yang sudah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin 3 provinsi baru tersebut.

Para pj gubernur itu adalah Apolo Safanpo untuk Pj Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo untuk Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah.

Apolo merupakan Rektor Universitas Cendrawasih Papua dan Nikolaus merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Sementara itu, Ribka menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua.

Berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing DOB itu, penjabat gubernur akan mengemban banyak tugas.

Mereka memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembentukan dan pengisian perangkat daerah sesuai ketentuan.

Mereka juga wajib memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) provinsi serta memfasilitasi pemilihan gubernur-wakil gubernur definitif sesuai perundang-undangan.

Para penjabat gubernur juga wajib mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.