Jokowi Diminta Legawa, Serahkan Urusan Capres ke Elite Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Presiden Joko Widodo harusnya tak terlalu ikut campur soal pencalonan presiden 2024.

Menurut Ujang, perihal pencapresan semestinya menjadi urusan elite partai politik saja.

"Sebenarnya kan Jokowi juga bukan ketua umum partai, mestinya dia legawa saja menyerahkan pencapresan itu kepada ketua umum partai," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Ketimbang ikut gaduh bicara soal capres, kata Ujang, Jokowi baiknya fokus bekerja menuntaskan dua tahun sisa masa jabatannya. Apalagi, masih banyak persoalan negara yang belum rampung.

Jokowi memang mempunyai hak mendukung kandidat capres tertentu. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, mantan Wali Kota Solo itu dibatasi oleh etika politik.

Oleh karenanya, tidak elok jika Jokowi terlalu mengumbar dukungannya ke figur capres tertentu.

"Mestinya Jokowi bisa jadi king maker yang andal, yang bagus, tetapi dengan statement-statement yang membuat riuh rendah dan banyak mendapat kritikan publik membuat Jokowi turun kelas, tidak seelegan seperti presiden yang bijaksana," ucap Ujang.

Menurut Ujang, Jokowi belakangan tampak aktif bicara urusan pencapresan, bahkan cenderung mengobral sinyal dukungannya buat figur-figur yang digadang-gadang potensial sebagai capres.

Ujang menduga, obral sinyal dukungan Jokowi ini dilatarbelakangi oleh ketakutan orang nomor satu di RI itu jika kelak tak lagi menjabat.

Menurut dia, Jokowi ingin memastikan bahwa presiden penerusnya sejalan dengan dia sehingga agenda-agenda politiknya ke depan tetap berjalan meski sudah turun takhta.

Namun demikian, lanjut Ujang, langkah presiden akan selalu membawa konsekuensi. Dukungan politik yang terlalu diumbar mau tak mau menimbulkan kegaduhan publik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pencapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figur tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ujarnya.

"Tentu sebagai presiden harus mampu menahan dan menjaga diri untuk tidak bicara mengumbar janji dukungan kepada siapa pun," lanjut dia.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurut dia, ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik dan pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujar Hinca.