Salin Artikel

Bicara soal Kriteria Capres, Jokowi Kode Keras Beri Dukungan ke Ganjar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo soal sosok calon presiden (capres) merupakan kode keras dari orang nomor satu di RI itu untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dibanding nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, Ari menilai, sosok Ganjar paling mungkin mendapat dukungan dari Jokowi.

"Jika kita membedah DNA linearitas pernyataan Jokowi dengan tiga capres itu, saya menerjemahkan keinginan Jokowi tentang sosok pelanjutnya ada pada Ganjar Pranowo," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (7/11/2022).

Menurut Ari, chemistry atau kedekatan yang terbentuk antara Jokowi dengan Ganjar bersifat natural. Keduanya berada di bawah payung yang sama, PDI Perjuangan.

Sementara, dengan Prabowo, kedekatan Jokowi baru terbangun setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Prabowo awalnya berseberangan dan menganggap remeh kemampuan mantan Wali Kota Solo itu. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berbalik arah begitu memuja Jokowi usai didapuk menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

Berbeda dengan Anies, lanjut Ari, Jokowi tampak mengambil jarak. Ini terbukti salah satunya ketika Jokowi mencopot Anies dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Indonesia Maju pada 2016 lalu.

"Jokowi bertipe kerja, dia tidak suka berbasa-basi apalagi memilin kata. Dengan Ganjar dia seide dan seirama," ucap Ari.

Jokowi dinilai khawatir, Anies dan Prabowo yang sudah mengumumkan kesiapannya maju capres tidak diimbangi gerak cepat dari partai-partai yang hendak mendukung Ganjar.

"Jokowi tidak ingin momentum 'eranya Ganjar' tidak ditangkap dengan jeli oleh PDI-P dan KIB," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah kriteria capres yang menurutnya mumpuni untuk menghadapi kondisi sosial ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan, tokoh yang akan menggantikannya itu harus memiliki jam terbang tinggi dan saling melengkapi.

"Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti mikronya juga harus ngerti, tetapi memang harus mampu bekerja lebih detail, menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan," kata Jokowi dalam wawancara khusus dikutip Kompas.id, Minggu (6/11/2022).

Jokowi sadar bahwa kewenangan memutuskan sosok capres ada di tangan partai politik. Namun, dia berharap parpol tidak terlalu lama mengambil langkah.

"Yang paling penting kalau saya ya...Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/07350451/bicara-soal-kriteria-capres-jokowi-kode-keras-beri-dukungan-ke-ganjar

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke